Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Ibadah Keagamaan

Biaya Haji Diprediksi Naik

Foto : Koran Jakarta/Muhamad Marup

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Selasa (6/4).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu memproyeksikan ada kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sejumlah faktor penyebab kenaikan yaitu pelemahan kurs rupiah, kenaikan biaya penerbangan haji, dan akomodasi selama di Arab Saudi.
"Saat ini kurs rupiah menyentuh angka 14.500 rupiah per dollar AS. Sementara asumsi Kementerian Agama masih 14.200 rupiah per dollar AS," ujar Anggito dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Selasa (6/4).
Anggito menyebut kenaikan biaya ibadah haji untuk tahun ini yakni sekitar 9,1 juta rupiah per orang. Adapun rinciannya untuk biaya nonsubsidi yang awalnya sebesar 35,2 juta rupiah menjadi sekitar 44 juta rupiah per orang. Sementara untuk subsidi menjadi 43,11 juta rupiah dari 33,9 juta rupiah. Angka ini berdasarkan basis skenario kuota 25 persen.

Dapat Berubah
Angka kenaikan tersebut, tambah Anggito, masih hanya sebatas proyeksi atau gambaran saja. Angkanya masih dapat berubah tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan dari pemerintah.
Dia menjelaskan kenaikan sebesar 9,1 juta rupiah per orang itu berdasarkan komponen-komponen yang mesti disesuaikan saat masa pandemi. Rinciannya 6,6 juta rupiah untuk penerapan protokol kesehatan, 1,4 juta rupiah untuk kenaikan kurs, dan 1 juta rupiah untuk akomodasi seperti hotel dan katering.
"Jadi kami fokusnya di yang kurs dan biaya satuan. Yang prokes bukan kompetensi kami, meskipun kami menyarankan sebagian sudah dibebankan kepada jemaah sebagian pada APBN, itu akan mengurangi tekanan kepada nilai manfaat dana haji," ucapnya.
Jika menggunakan valuta asing dalam pembiayaan haji, tambah dia, kenaikan yang signifikan akan terhindari karena pemerintah membayarnya dalam bentuk valas.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Muhamad Ma'rup

Komentar

Komentar
()

Top