Bersatu Wujudkan Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Daerah

RIPD kemudian diterjemahkan dalam strategi dan kebijakan yang lebih operasional dalam periode lima tahunan di dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 untuk dilaksanakan oleh 34 Kementerian/Lembaga dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan 34 Pemerintah Provinsi dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD)

Webinar ini menjadi sarana sosialisasi penyusunan RAD PD Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 3 Tahun 2021 bekerja sama dengan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dalam perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas di tingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. RAD PD akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang dikoordinasikan langsung oleh Bappeda Provinsi atau Tim Koordinasi RAD PD Provinsi untuk program kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai target 7 sasaran strategis.

Selain itu, perencanaan dan penganggaran tersebut perlu dievaluasi tahunan dalam rangka pelaporan kepada Presiden setiap tahun atau apabila sewaktu-waktu diminta. Evaluasi perencanaan dan penganggaran RAD PD dapat terpetakan melalui pemetaan nomenklatur RKPD pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat perluasan pembangunan inklusif serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.

Adapun narasumber webinar RAD-PD adalah Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo, Minister Counsellor Governance and Human Develpoment, The Australian Embassy, Kristen Bishop, Mnaging Director of Annika Linden Centre, Mahomeda Arifin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Murul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Ari Narsa JS, Kepala Dinas Sosial Jatim, Alwi, Kepala BPKAD Papua, Jems Telenggen, Ketua PPDFI Papua, Robby Nyong, dan Gender & Inclusion Lead KOMPAK, Ratna Fitriani.

Analisis Berbasis Data
Halaman Selanjutnya....