Beri Perlindungan pada Dunia Usaha Dalam Negeri dari Serbuan Produk Impor

Serap Tenaga Kerja

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan hilangnya 85 juta lapangan kerja akibat meningkatnya otomasi atau penggunaan teknologi di berbagai sektor harus diimbangi pemerintah dengan mengurangi impor dan memberi iklim yang kondusif untuk tumbuh kembangnya industri dalam negeri. Kegemaran pemerintah mengimpor berbagai kebutuhan tentu tidak menguntungkan produsen lokal. "Jika situasi seperti ini terus berlangsung, dapat mengarah pada hilangnya pekerjaan dalam skala besar terutama pada sektor manufaktur dan padat karya," tegas Badiul.

Pemerintah perlu memperkuat industri dalam negeri. Pemerintah harus fokus pada pengembangan industri strategis yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong inovasi. Selain itu, pengusaha yang sudah berinvestasi dan membangun industri dalam negeri harus didukung melalui kebijakan yang mempermudah usaha mereka, bukan justru mempersulit dengan regulasi yang berbelit atau kurangnya dukungan infrastruktur.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi, terutama dalam konteks impor dan pengembangan industri, sejalan dengan upaya menciptakan lapangan kerja berkelanjutan untuk menghadapi tantangan di masa depan," kata Badiul. Beberapa sektor yang perlu jadi fokus pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah pertanian, peternakan dan perikanan, serta pariwisata, ekonomi kreatif dan digital, energi terbarukan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, termasuk konstruksi dan infrastruktur. Peneliti Celios, Nailul Huda, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan data pekerjaan yang bisa berkurang karena disrupsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan otomatisasi robot.

Sebaliknya, akan ada 97 juta peluang baru bagi masyarakat untuk bisa bekerja di bidang yang berbasiskan teknologi. Untuk mengisi 97 juta lapangan kerja baru itu tentu menuntut kemampuan digital atau digital skill dari sumber daya manusia yang ada. "Ini bisa jadi ancaman jika melihat data bahwa masih banyak pekerja Indonesia yang ketinggalan digital skill-nya. Terkait dengan barang impor, dia mengatakan tidak bisa dipungkiri kalau maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akhir-akhir ini karena produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor. "Ketika impor meningkat, produksi dalam negeri akan turun, ini yang harus dipikirkan agar impor harus ditahan sehingga industri kita bisa bersaing," katanya.