Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video

Berburu Aset Penerima BLBI

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Entah berapa besar kerugian yang harus ditanggung negara akibat mengikuti saran IMF (International Monetary Fund) saat krisis moneter 1998 lalu. Untuk menyehatkan perbankan saja, pemerintah menguras brankas setidaknya 600 triliun rupiah yang terdiri dari 144 triliun rupiah diberikan kepada pemilik bank guna memperkuat likuiditasnya dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan sisanya sekitar 456 triliun rupiah melalui penempatan obligasi rekapitalisasi di beberapa bank.

Dari obligasi rekap tersebut, pemerintah tiap bulan harus membayar bunga sebesar dua persen per bulan, bunga berbunga hingga 2043. Menurut hitungan pengamat ekonomi Kwik Kian Gie, skenario terburuk jika setiap lembar obligasi rekap yang jatuh tempo ditunda pembayarannya, dengan jangka waktu yang sama dengan yang pertama kali diterbitkan, bunganya akan membengkak fantastis, bisa mencapai 14.000 triliun rupiah.

Memang besar sekali kerugian yang ditanggung negara. Contoh nyata untuk BCA saja, saat dijual ke swasta sekitar lima triliun rupiah. Di tahun yang sama, pemilik baru BCA sudah meraih untung karena memperoleh bunga dari obligasi rekap yang besarnya di atas harga pembelian BCA.

Tentu saja ini menguras APBN kita. Tiap tahun APBN kita berkurang ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar bunga obligasi rekap. Dan ini harus kita bayar hingga 2043. Sungguh aneh, seluruh rakyat Indonesia melalui APBN harus menanggung swasta yang berutang.

Dan lebih aneh lagi, pihak swasta tersebut belum menyelesaikan kewajibannya. Artinya, sampai saat ini, pemerintah mempunyai piutang yang masih aktif karena berdasar UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penghapusan piutang negara untuk jumlah lebih dari 100 miliar rupiah, ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan hingga detik ini, Presiden belum pernah menghapus piutang tersebut.

Karena itu, langkah Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) layak dipuji. Satgas tersebut bertugas memburu aset piutang negara dari BLBI yang menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, jumlahnya sekitar 109 triliun rupiah. Padahal jika digabung dengan kewajiban para pemegang obligasi rekap, jumlahnya jauh di atas itu.

Dalam kondisi apa pun, piutang tersebut harus ditagih. Apalagi di masa pandemi, di mana pemerintah sangat membutuhkan dana untuk menopang ekonomi rakyat yang sudah setahun lebih terpuruk. Secara bersamaan, pemerintah juga harus melakukan moratorium terhadap pembayaran bunga obligasi rekap. Enak benar, orang kaya yang berutang, tapi rakyat seluruh Indonesia yang harus menanggungnya.

Agar Satgas pemburu aset BLBI bisa bekerja dengan baik, beri mereka keleluasaan. Jangan terlalu direpotkan oleh birokrasi dan organisasinya jangan terlalu gemuk. Karena kita tahu, organisasi yang gemuk membuat organisasi tersebut sulit bergerak, tidak efisien.




Redaktur : M. Selamet Susanto
Penulis : M. Selamet Susanto

Komentar

Komentar
()

Top