Bendungan Dibangun Tapi Lahan Pertaniannya Habis

Keinginan Presiden Joko Widodo agar sektor pertanian lebih produktif begitu menggebu. Di tahun ini saja, tidak kurang lima waduk dan bendungan sudah diresmikan agar produktivitas pertanian bisa meningkat.

Di awal tahun, Presiden setidaknya telah meresmikan lima bendungan, yaitu Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, kemudian Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, Bendungan Tapin dai Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Bendungan Sindang Heula di Serang, Banten.

Yang terbaru, Presiden meresmikan Bendungan Kuningan, di Kuningan, Jawa Barat. Bendungan Kuningan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berfungsi menyuplai air secara kontinyu ke beberapa daerah seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Brebes di Jawa Tengah.

Bendungan Kuningan memiliki daya tampung air 25,9 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 221,59 hektare. Bendungan tersebut lebih dari cukup untuk mengairi 3.000 hektare daerah irigasi di tiga daerah lintas provinsi tersebut.

Dengan diresmikannya Bendungan Kuningan, total di seluruh Indonesia terdapat 65 bendungan yang telah mulai dibangun sejak enam tahun lalu. Beberapa di antaranya juga telah selesai pengerjaannya dan telah diresmikan seperti Bendungan Raknamo dan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau, serta Bendungan Nipah di Jawa Timur.

Manfaat utama bendungan tentu untuk meningkatkan produk pertanian. Selain itu juga bermanfaat untuk ketahanan air, mengendalikan banjir, dan menyediakan air baku. Jika sumber air irigasi terus terjaga, petani bisa menambah frekuensi tanamannya, misalnya dari satu kali setahun menjadi dua atau tiga kali setahun sehingga dapat meningkatkan produksi dan juga berdampak pada kesejahteraan petani.

Namun sayang sekali, pembangunan bendungan besar-besaran terutama di Pulau Jawa dibarengi dengan berkurangnya lahan baku sawah yang beralih fungsi menjadi lahan industri dan pemukiman. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan, dalam periode 2003-2015, sebanyak 169.225 hektar lahan baku sawah di Pulau Jawa telah beralih fungsi menjadi lahan industri maupun lahan pemukiman.

Selama periode 2013-2015 tersebut, luas lahan pertanian di DKI Jakarta yang beralih fungsi sebanyak 2.088 hektar, di Banten 88.038 hektar, Jawa Barat 21.346 hektar. Kemudian Jawa Tengah sebanyak 30.207 hektar, Daerah Istimewa Yogyakarta 4.059 hektar, dan Jawa Timur 23.487 hektar.

Ini memang dilematis. Seiring pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, kebutuhan lahan industri dan lahan pemukiman juga meningkat. Dan itu pasti akan mengurangi luas lahan pertanian.

Meski demikian kebutuhan akan lahan industri dan pemukiman di Pulau Jawa hendaknya tidak mengambil lahan-lahan subur pertanian yang menjadi andalan ketahanan pangan kita sehingga langkah pemerintah membangun bendungan di beberapa wilayah tidak sia-sia.