Bendungan Atasi Dampak Perubahan Iklim

JAKARTA - Pembangunan bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ancaman perubahan iklim atau climate change. Tahun ini, sejumlah proyek strategis nasional ditargetkan rampung, termasuk bendungan.

"Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air (reservoar), baik itu embung dan bendungan. Kita utamakan bendungan agar di saat kemarau masih ada cadangan air yang cukup besar," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam Seminar Internasional Teknik Hidrolika / Hydraulic Engineer International Seminar (HEIS) 2023 yang diselenggarakan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) di Kampus Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (25/11).

Dikatakan Basuki, jumlah bendungan di Indonesia masih jauh jika dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan (Korsel) dan Tiongkok. "Kita sebagai negara kepulauan besar harus juga berpikir besar (think big) untuk terus menambah jumlah tampungan air. Pemerintah Tiongkok hingga akhir 2022 tercatat telah memiliki sekurangnya 98.000 bendungan, lalu Korea Selatan mempunyai sekitar 18.000 bendungan,, sementara kita mendekati sekitar 300 bendungan," ujarnya.

Selain itu, Basuki juga menyatakan pentingnya memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan agar dapat berfungsi optimal dalam pemanfaatan air, baik di musim kemarau dan hujan.

Ditambahkannya, Kementerian PUPR terus mengutamakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi di berbagai infrastruktur. "Sebagai contoh pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar energy) yang memanfaatkan 20 persen luas permukaan genangan bendungan. Terdapat potensi tenaga listrik sebesar 4.800 Megawatt (MW) potensi dari floating solar energy dari seluruh bendungan yang ada," katanya.
Halaman Selanjutnya....