Benahi Masalah Beras dari Hulu

JAKARTA - Kenaikan harga beras saat ini tak hanya semata-mata dipicu faktor eksternal seperti pengetatan pasar oleh sejumlah negara dan masalah cuaca ekstrem El Nino, melainkan juga permasalahan kompleks dari hulu ke hilir.

Karena itu, pemerintah perlu membenai sektor perberasan jika ingin mewujudkan cita-cita kemandirian pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, meminta pemerintah menyelesaikan persoalan kenaikan harga beras mulai dari hulu. Kenaikan yang terjadi karena faktor inflasi salah satunya disebabkan adanya El Nino.

Meski demikian, dia menyangsikan jika El Nino adalah satu-satunya faktor yang turut menyumbang kenaikan harga beras. "Saya berharap dari Komisi IV kami menjaga hulu. Hulu ini terkait petani bagaimana petani dan bibit dan pupuk dan teman-temannya ini mampu memproduksi padi dan akhirnya beras semaksimal mungkin, sehingga harga dan stabilitas di pasar itu mampu terjaga," ujar Riezky dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (19/9).

Karena itu, dia berharap pemerintah dapat bergerak cepat bukan hanya melalui operasi pasar, dan distribusi Bansos. Namun, juga aspek hulu tersebut harus dipertimbangkan keseimbangannya.

Karena itu, dia menegaskan pemerintah perlu terus berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI guna menyiasati persoalan kenaikan harga beras ini. "Karena yang namanya alam kan tidak bisa kita lawan, tetapi menyiasati agar stabilitas harga beras, ketersediaan beras di pasar tetap ada dan mampu dikonsumsi oleh masyarakat," ujarnya.

Terkait kenaikan harga beras, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan untuk menekan harga beras di pasaran, pihaknya meminta Bulog agar membanjiri beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jaktim. Hal ini mengingat dinamisnya situasi perberasan nasional yang menuntut intervensi pemerintah dalam pengendalian harga.

"Sesuai dengan penugasan Bapanas kepada Bulog agar terus melakukan langkah intervensi dengan membanjiri PIBC dengan stok beras Bulog. Ini perintah Bapak Presiden kepada kami. Tidak hanya PIBC, kita juga terus menggelontorkan beras ini ke pasar tradisional dan pasar modern. Itu kita laksanakan sembari terus melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif," ujar Arief di PIBC, Selasa (19/9).

Arief menuturkan arahan Presiden agar berapa pun jumlah stok beras yang diperlukan pasar, supaya dapat segera dipenuhi.

Upaya Antisipasi

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengakui El Nino memang mengganggu produksi pangan secara global termasuk RI. Saat berkunjung ke Sulawesi Selatan awal pekan ini, dia mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementan dalam mengantisipasi dan adaptasi dampak El Nino.

Pertama, identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan, serta mengelompokkan menjadi daerah merah, kuning, dan hijau dan juga percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.

"Kedua, peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam. Ketiga, peningkatan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pompanisasi. Keempat, penyediaan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tanaman," sebutnya.

Upaya lainnya yang disiapkan dan dilakukan Kementan yakni program 1.000 hektare per kabupaten untuk adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, Gerakan Nasional (Gernas) El Nino dengan pertambahan pertanaman 500 ribu hektare di 10 provinsi dan 100 kabupaten dan pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.