Benahi Kebijakan Pangan

JAKARTA - Pemerintah perlu memperbaiki arah kebijakan pangan pascapemilihan umum (pemilu) karena pembagian bantuan sosial (bansos) tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu, tata niaga dan manajemen stok pangan menjadi kunci meredam gejolak harga.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyoroti kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Stok beras masih sulit ditemukan di ritel modern. "Masalah distribusi pangan yang buruk disertai manajemen stok yang tidak memadai membuat harga beras tak terbendung," tegas Esther kepada Koran Jakarta, Kamis (15/2).

Kenaikan harga beras, papar Esther, imbas harga beras di pasar global yang mencatat titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak El Nino semakin memperketat pasokan beras, yang menjadi makanan pokok miliaran penduduk di Asia dan Afrika.

Mengutip Bloomberg, Kamis (21/12), menurut Asosiasi Eksportir Beras Thailand, harga beras putih Thailand kategori white rice 5 persen broken, yang merupakan patokan Asia, naik 2,5 persen menjadi 650 dollar AS per ton, Rabu (20/12), dibandingkan pekan sebelumnya. Posisi itu merupakan level tertinggi sejak Oktober 2008.

Harga beras baru-baru ini naik hingga mencapai angka pada awal Agustus 2023 setelah adanya pembatasan ekspor dari negara pengirim utama yakni India, ditambah lagi cuaca kering yang mengancam hasil panen Thailand.

Harga beras di pasar global trennya meningkat karena keterbatasan stok beras di pasar global, termasuk akibat larangan ekspor beras dari India.

Menurut dia, kebijakan jangka pendek memang mutlak dilakukan untuk meredam harga. Namun, program jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan produksi beras harus diseriusi hingga bisa mencapai swasembada beras.

Dia menambahkan regulasi yang kondusif untuk pembangunan sektor pertanian sangat diperlukan, begitu juga peningkatan kapasitas produksi. Selanjutnya, peningkatan kapasitas pemasaran dan menciptakan alternatif penghidupan untuk petani sehingga petani punya pendapatan sampingan.

Bansos Berlanjut

Pemerintah melalui Perum Bulog kembali menyalurkan Bantuan Pangan Beras ke Keluarga Penerima Manfaat setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada masa tenang pemilihan umum (pemilu) sebagai upaya untuk menghindari adanya politisasi terhadap program pemerintah ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, yang memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/2), mengatakan penyaluran bantuan pangan beras kali ini dilaksanakan di Kantor Pos mengingat saat ini kantor-kantor kelurahan tengah digunakan guna keperluan pemilu.

"Pagi ini kita mulai lagi penyaluran Bantuan Pangan 10 kg ke masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pos Sukasari, Bogor yang kebetulan jaraknya kurang lebih dua kilometer dari rumah saya. Khusus hari ini pelaksanaannya dibagikan melalui Kantor Pos karena sebagian kelurahan-kelurahan tempat penyaluran Bantuan Pangan ini masih menangani kotak-kotak suara setelah pemilu kemarin dan selanjutnya pelaksanaanya akan kembali lagi di kelurahan," jelas Bayu.

Dirinya juga menegaskan dengan disalurkannya kembali Bantuan Pangan beras pascapemilu ini merupakan bukti nyata program Bantuan Pangan beras ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.

Wawan, 67 tahun, warga Kelurahan Muarasari Bogor yang tak lain merupakan salah satu penerima manfaat, menuturkan dirinya merasa termudahkan dengan adanya bantuan pangan beras ini. Dia sekeluarga tidak harus kesulitan lagi ketika harus mencari beras untuk keperluan keluarganya.