Belanja Pemerintah Tak Sampai 100 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2021 akan mencapai 1.929,6 triliun atau 98,2 persen dari pagu 1.954,5 triliun rupiah. "Sampai semester II kita perkirakan 98,2 persen dari pagu akan terpakai atau 1.929,6 triliun," katanya dalam raker bersama Banggar DPR di Jakarta, Senin (12/7).

Sri Mulyani menuturkan perkiraan tersebut tumbuh empat persen dari realisasi belanja pemerintah pusat tahun lalu yang hanya 92,8 persen dari pagu 1.975,2 triliun yakni 1.833 triliun rupiah. "Ini lebih baik dari sisi persentase dan secara nominal," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja pemerintah pusat akan sangat bergantung pada kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam mendorong belanjanya. Ia menjelaskan kesiapan K/L dalam melanjutkan atau menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester II akan berimplikasi terhadap tercapainya perkiraan tersebut.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta bagi K/L yang tidak mampu merealisasikan anggaran belanja atau mengalami kesulitan dalam eksekusi agar mengalokasikannya untuk penanganan Covid-19. Sementara itu, Sri Mulyani memperkirakan untuk realisasi TKDD tahun ini akan mencapai 770 triliun dari 795 triliun rupiah atau 96,9 persen.

Ia menegaskan penyaluran TKDD terutama DAKfisik, DAKnonfisik, dan dana desa sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyalurannya. "Pada semester I ada kesulitan dan ini memberikan sinyal kepada kita mengenai kapasitas daerah-daerah," ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk BLTfesa diperkirakan akan terealisasi 69 persen dari total pagu pada tahun ini sehingga diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat. "Kita meminta Kementerian Desa melakukan relaksasi dan akselerasi sehingga dana desa betul-betul bisa membantu masyarakat desa," tegasnya.