Belanja Negara Harus Direformasi

JAKARTA - Upaya menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat tidak hanya dengan mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga harus dibarengi dengan efektivitas dan efisiensi di pengeluaran atau belanja negara.

Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, dalam dialog publik secara daring di Jakarta, Kamis (14/10), mengatakan pemerintah perlu melakukan reformasi belanja negara terutama dengan mengubah paradigma bahwa anggaran negara harus dihabiskan.

"Bagaimana anggaran harus dihabiskan atau sulit untuk dikembalikan itu harus diubah," kata Yose.

Dia mencontohkan saat mendapat hibah dari pemerintah untuk melakukan penelitian, namun anggaran tidak dapat dihabiskan karena pandemi Covid-19. Akibat dari tidak terserapnya semua hibah itu maka nilainya malah jelek. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar anggaran yang tersisa bisa dikembalikan kepada negara.

"Pemerintah perlu reformasi anggaran, termasuk bidang pengeluaran secara besar-besaran," kata Yose.

Apalagi, tanpa krisis pun, pengeluaran negara terus membesar secara proporsional. Meskipun pengeluaran memang baik, tapi beberapa pos pengeluaran bisa dibuat lebih efisien.

Selain belanja yang efektif, dia juga berharap otoritas fiskal berupaya mencari cara agar beban bunga utang dalam APBN tidak terlalu tinggi.

"Beban utang Indonesia datang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mungkin bisa mengurangi kredibilitas kalau bunganya dikurangi, tapi bunga ke depan mungkin bisa ditawarkan lebih efisien agar nanti bayar bunganya tidak terlalu tinggi," kata Yose.

Indikator yang Dicapai

Secara terpisah, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan anggaran negara bisa saja habis digunakan, tetapi tidak sesuai peruntukannya.

Menurut dia, target indikator kinerja keuangan negara bukan pada besarnya serapan belanja di masing-masing kementerian/lembaga (K/L), tetapi indikator kinerjanya diukur dari target capaian indikator makro di setiap K/L.

Misalnya, Kementerian Desa, indikator kinerjanya bisa diukur dari berapa tingkat kemiskinan desa, apa sudah berkurang atau belum dengan dana desa yang sudah dikeluarkan. Begitu juga dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, bisa diukur dengan berapa kontribusinya terhadap perekonomian dan sudah tercapai atau belum.

"Tentunya ini harus ada integrasi kebijakan dan koordinasi antar-instansi pemerintah," katanya.

Belanja negara hanya akan habis percuma jika target indikator makro tidak tercapai. "Jadi, alokasi anggaran asal habis, bukan berdasarkan fungsinya," pungkasnya.