Belanja JKN Belum Proporsional

JAKARTA - Kementerian Kesehatan menyatakan belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebab, dari lima strategi prioritas anggaran untuk strategi preventif dan promotif sangat kecil, hanya 4,7 persen. Sementara itu, 91,3 persen untuk yang kuratif atau untuk penyembuhan penyakit.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (17/3), mengatakan ada empat dari lima prioritas kesehatan dalam RPJMN tentang upaya promotif dan preventif, sehingga penggunaan anggaran seharusnya lebih mencerminkan pada upaya promotif dan preventif.

"Namun yang terjadi sebaliknya, 91,3 persen belanja kesehatan dalam program JKN digunakan untuk mendanai upaya kuratif atau penyembuhan penyakit, sementara upaya promotif dan preventif kesehatan menempati porsi yang sangat kecil," kata Menkes.

Budi mengatakan lima prioritas dalam RPJMN tersebut adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat sehat, dan penguatan sistem kesehatan.

Dari total belanja JKN pada 2019 sebesar 112,1 triliun, upaya promotif dan preventif hanya sebesar 5,3 triliun atau 4,7 persen, sementara upaya kuratif mengambil porsi sebesar 91,3 persen atau 102,3 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....