Bekasi Klaim Tak Lagi Miliki Desa Tertinggal

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeklaim mempercepat pembangunan wilayah hingga tidak ada lagi desa berstatus tertinggal. Ini berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022.
"Status desa di Kabupaten Bekasi masuk klasifikasi berkembang, maju, dan mandiri. Jadi, sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Rabu (19/10).
Dani bahkan diganjar penghargaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penghargaan diterima langsung Dani Ramdan pada acara Gala Dinner Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara XXIII Tahun 2022 di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Selasa (18/10) malam.
"Syukurlah Kabupaten Bekasi mendapat penghargaan. Ini sangat membanggakan, berkat kerja kolektif seluruh jajaran yang dikoordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa," ujarnya. Tak puas sampai di situ, dia menargetkan seluruh desa Kabupaten Bekasi masuk kategori maju dan mandiri. Hanya, dia mengakui bukan persoalan mudah, namun dapat direalisasikan.
"Desa yang belum mencapai status mandiri harus tetap semangat. Target idealnya seluruh desa harus masuk kategori maju dan mandiri. Kita memiliki 180 desa, tentu tidak mudah. Tapi dari tahun ke tahun bisa kita tunjukkan," jelas Dani. Dengan status desa maju hingga mandiri maka ke depan diharapkan ada pemerataan pemberdayaan tingkat desa yang semakin baik berdasarkan indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan lingkungan yang menjadi dasar mengukur IDM.
Menurut Dani, hampir seluruh sektor terlibat karena yang diukur 80 indikator. Ini termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan penanggulangan bencana. Ketika desa-desa meningkatkan pembangunan tersebut, IDM-nya meningkat. Dengan begitu, Kabupaten Bekasi termasuk salah satu kabupaten yang peningkatan IDM-nya terbaik di tingkat nasional.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyambut baik perkembangan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, perkembangan dan kemajuan suatu daerah ditentukan pemimpin, selain kerja sama dengan unsur masyarakat. "Kalau Kabupaten Bekasi maju, Jabar ikut maju karena Kabupaten Bekasi bagian dari Jawa Barat," ucapnya.
Uu menjelaskan sudah seharusnya kepala daerah tingkat kabupaten dan kota membuat program sejalan dengan pemerintah di atasnya. Hal ini penting untuk membangun keselarasan guna mempermudah pencapaian kesejahteraan masyarakat. Misalkan, Pemprov memiliki kekuatan anggaran 30 persen dan kabupaten/kota punya 70 persen, maka kolaborasi akan berjalan dengan baik.