Bekasi Kaji Ulang Pemekaran

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi pelaksanaan diskusi terbuka membahas pembaruan kajian ulang pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. Beberapa waktu belakangan telah muncul kembali usulan pemekaran wilayah yang tertunda selama 16 tahun.

"Sesuai dengan prosedur, meskipun pernah dilakukan kajian pada tahun 2008, tentu rentang waktu 16 tahun ada data wilayah yang telah berubah. Untuk itu, kami lakukan pembaruan dari kajian sebelumnya," kata Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, di Cikarang, Kamis (16/2).

Dia menjelaskan opsi pergeseran kajian itu disebabkan banyaknya perubahan di lapangan sehingga kajian 2008 dinilai tidak sepenuhnya relevan lagi dengan kondisi sekarang. Selain itu, kajian baru disusun karena ada perubahan regulasi terkait daerah pemekaran.

"Karena harus ada keseimbangan antara daerah otonomi baru dan daerah induk. Kalau seimbang 100 persen sulit, tapi jangan terlalu jomplang. Maka atas dasar itu tim akan melakukan rekomendasi kajian baru. Nama daerah baru belum ditentukan, termasuk ibu kotanya," jelas Dani.

Wacana pemekaran wilayah utara Kabupaten Bekasi telah diajukan sejak 2008. Ketika itu, terdapat 13 kecamatan yang akan tergabung dalam daerah baru. Mereka adalah Tambun Selatan, Tambun Utara, Cibitung, Tarumajaya, dan Muaragembong. Kemudian, Babelan, Karangbahagia, Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, Sukakarya, Sukawangi, dan Sukatani.

Pelaksana tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto, mengatakan pola pemekaran wilayah masih dimungkinkan berubah sesuai dengan hasil kajian. Boleh jadi, bukan wilayah utara yang dimekarkan, melainkan wilayah tengah yang menjadi kota madya.

"Kajiannya bakal seperti apa, apakah namanya menjadi kabupaten Bekasi Utara, atau justru menjadi Kota Cikarang. Kemudian kabupaten induknya bergeser ke utara, tergantung pada kajian. Maka perlu tokoh untuk memberikan pandangan," ucapnya.