Beberapa Daerah di Sumbar Berpotensi Karhutla

PADANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), memperkirakan beberapa daerah di provinsi itu berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu terjadi karena cuaca di wilayah tersebut panasnya cukup terik.

"Sumbar bagian barat terpantau masuk dalam kategori sangat mudah terjadi karhutla, sehingga masyarakat diminta berhati-hati menyalakan api," kata Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Ketaping, Budi Samiadji dihubungi dari Padang, Rabu (11/4).

Budi menyebutkan daerah yang berpotensi karhutla beberapa hari ke depan tersebut yakni Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, sebagian Agam, Padang Pariaman bagian barat, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan bagian barat, dan Kabupaten Solok bagian barat.

Namun, lanjut Budi, jika dilihat dari faktor cuaca jika terjadi kebakaran lahan masih mudah untuk dipadamkan secara kecuacaan karena intensitas hujan yang berpotensi turun masih cukup tinggi terutama malam hari. Secara umum, kondisi atmosfer Sumbar pada April 2018 curah hujan cukup tinggi, namun peningkatannya diperkirakan pada pertengahan April sehingga saat ini cuaca masih cenderung kering atau terik.

Sulit Dikendalikan

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi meluas sehingga sulit dikendalikan. "Kemudian juga jangan sembarangan membuang puntung rokok di lahan yang kering," kata Budi.

Kemudian dia menyebutkan secara umum suhu udara Sumbar 19 hingga 31 derajat celsius, kelembaban udara 65 sampai 98 persen, dan arah angin dari barat ke timur laut dengan kecepatan 15 kilometer per jam.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengingatkan masyarakat khususnya pemilik ladang atau kebun untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. "Risiko kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman," ujarnya.

Selain melakukan sosialisasi kepada warga, Pemprov Sumbar juga meminta masing-masing bupati dan wali kota untuk memastikan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan bisa diminimalisir. Pemprov, lanjut Nasrul, sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Ant/N-3