Bebas Macet, Pindah ke IKN Jadi Kesempatan Para ASN untuk Meraih Kehidupan yang Lebih Baik

JAKARTA - Bebas macet dan hunian asri, antara lain yang akan dinikmati para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pindah ke IKN menjadi kesempatan bagi ASN untuk meraih kehidupan yang lebih baik, demikian menurut Farida Dewi Maharani yang menduduki jabatan fungsional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern, serta udara lebih sehat," kata wanita yang akrab disapa Dewi itu dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (25/3).

Dari sisi jumlah penduduk, menurut data BPS (2020-2022), Jakarta (kisaran 10 juta orang), Jawa Barat (48 juta), Jawa Timur (40 juta), Jawa Tengah (36 juta), bahkan Banten (11 juta). Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tanggerang) yang setiap hari melaju dari provinsi mereka menuju Jakarta.

Jika memang ada ibu kota baru, maka nantinya ada kisaran 970 ribu ASN Pusat (data BKN per Juni 2022) yang akan digeser ke IKN. Angka ini tentu akan mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka ini belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN.

"Momen ini menjadikan momen untuk memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kota yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik dan layanan publik yang lebih manusiawi," tambah Dewi panggilan akrabnya.

Menurut Dewi, dia bersedia pindah ke IKN Nusatara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern serta udara lebih sehat. "Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan," tegas Dewi.

Senada dengan Dewi, Suharnitik, Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Nasional mengatakan dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota, karena dengan adanya pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan dapat memperlancar perekonomian.

"Seyogyanya diberikan tunjangan kinerja secara khusus dan ditambah
tunjangan lainnya yang dapat menarik minat dari ASN," tambahnya.

Dewi menambahkan antusiasme ASN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut, minimal kebutuhan-kebutuhan dasar hidup dapat dipenuhi, seperti pasar untuk kebutuhan makan sehari-hari, sekolah untuk ASN yang memiliki keluarga yang masih sekolah minimal SD-SMA, dan rumah sakit. Jika kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi, maka secara otomatis tidak ada alasan untuk menolak pindah.

"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi. Dan buat yang berkeluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris OIKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, menyebutkan fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain sudah direncanakan semenjak awal dan akan siap seiring dengan
perpindahan ASN.

"Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh Rumah Sakit bertaraf internasional akan hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik," ujar Jaka.

Dewi yang sehari-harinya bekerja di Direktorat Pengelolaan Media, Ditjen IKP, Kominfo mengharapkan lingkungan untuk hidup yang jauh lebih layak, sehat dan tertib.

"Semoga IKN dapat menerapkan konsep green economy, sehingga
tidak mengorbankan hutan Kalimantan yang hijau namun memberikan kehidupan peradaban yang lebih baik," katanya.

Perpindahan ibu kota ke Nusantara bukan hanya akan memberikan dampak positif bagi ASN dan masyarakat sekitar, tetapi juga bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. IKN diharapkan dapat menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien, dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Dewi, ASN tidak akan menolak untuk dipindahkan selama mereka mendapat informasi yang jelas terkait proses pemindahan.

"Apalagi jika mereka akan diberikan prioritas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, tidak mengalami kemacetan, mendapatkan hunian asri dan modern serta udara yang lebih sehat," tegas Dewi.

Dalam jangka panjang, pindahnya ibu kota diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, perpindahan ibu kota juga tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi Indonesia.

"Masih banyak tantangan lain yang perlu diatasi, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Oleh karena itu, perpindahan ibu kota harus diikuti dengan upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," ujar Dewi.