Beban Utang di APBN Berpotensi Picu Krisis

JAKARTA - Porsi pembiayaan bunga dan cicilan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai semakin membebani, sehingga berpotensi menjadi pemicu krisis ekonomi. Beban utang yang semakin berat itu membuat defisit keseimbangan primer kian melebar.

Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Didik J. Rachbini, dalam diskusi bertajuk Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19, di Jakarta, Minggu (1/8), mengatakan krisis saat ini berbeda dengan krisis moneter pada 1998 yang dipicu oleh melemahnya nilai tukar. "Saat ini potensi krisis ekonomi itu karena beban berat APBN," ujar Didik.

Dia berharap agar pemerintah berupaya maksimal menjaga kondisi APBN, terutama selama pandemi karena defisit yang semakin melebar dan utang yang terus menumpuk.

"Masalah kian pelik ketika APBN digenjot utang dan defisit juga besar, tetapi dampak ke ekonomi tidak akan lebih besar daripada negara-negara lain yang dapat mengendalikan anggarannya," ungkap Didik.

Dalam APBN tahun ini, defisit anggaran dipatok 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara 1.006,4 triliun rupiah. Kalau tidak dikelola dengan baik, beban itu berpotensi membebani kinerja fiskal di tahun-tahun mendatang.
Halaman Selanjutnya....