Bawaslu: Rumah Ibadah Bukan untuk Kampanye

JAKARTA - Kebijakan untuk tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye sepertinya sudah tepat jika dikaitkan dengan pemberitahuan lisan terkait kegiatan salat Jumat bareng capres 02 Prabowo Subianto di Masjid Kauman, Semarang.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, pada prinsipnya baik itu peserta pemilu maupun tim sukses dilarang melakukan aktifitas kampanye dalam bentuk apapun di rumah ibadah. Hal itu sebagaimana diatur dalamPasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Di mana pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

"Yang mau melakukan ibadah ya tidak ada larangan. Tapi ada batasannya di undang-undang yang menjelaskan bahwa tempat ibadah dilarang untuk berkampanye," ujar Abhan di Jakarta, Kamis (14/2).

Namun Abhan menjelaskan, Bawaslu tidak lah masuk ke ranah ibadah, melainkan hanya sebatas pengawasan pada kegiatan di tempat ibadah yang tidak boleh ada unsur politis. Terkait adanya pamflet yang berisi ajakan untuk salat Jumat bareng Prabowo yang beredar di media sosial dan spanduk yang ada di dekat Masjid Kauman oleh Takmir Masjid tersebut, bukan berarti tindakan seperti itu merupakan pelanggaran pemilu.

Sebab kata Abhan, untuk kategori memenuhi unsur pidana pemilu harus lah memenuhi syarat pelanggaran kampanyenya terlebih dahulu. Ia juga memerintahkan Bawaslu Jawa Tengah untuk melakukan pengkajian, guna menyimpulkan apakah ajakan salat Jumat bareng Prabowo di Madjid Kauman sebagai bentuk pelanggaran kampanye atau bukan.

"Kalau ada kegiatan di tempat ibadah untuk kampanye itulah yang masuk pelanggaran. Tetapi kan harus dilihat, kampanyenya harus terpenuhi unsur-unsur dan kasusnya," pungkasnya.

Sementara itu Anggota KPU Wahyu Setiawan mengamini ucapan Abhan terkait larangan kampanye di tempat ibadah. Ia menilai adanya pamflet dan spanduk berisi ajakan salat Jumat bareng Prabowo di Masjid Kauman, Semarang pada (15/2) sebagai hal yang biasa saja. Ia malah berkelakar, ajakan tersebut sebagai ajakan yang baik agar masyarakat mau datang beribadah ke tempat ibadah.

Akan tetapi ia menghimbau baik itu kepada peserta pemilu maupun timsesnya, agar ajakan ibadah tersebut tidak dipolitisasi yang nantinya dapat berujung pelanggaran pidana pemilu. rag/AR-3