Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Program Infrastruktur

Baru 30 Desa di Bogor Penuhi Syarat Dana Rp1 Miliar

Foto : ANTARA/M Fikri Setiawan

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

A   A   A   Pengaturan Font

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mencatat baru 30 dari 416 desa yang memenuhi syarat pencairan dana program Satu Miliar Satu Desa atau Samisade.
"Kita dalam rapat sering menyarankan percepatan, sekarang yang dipenuhi persyaratannya baru 30 desa. Yang lainnya masih bolak-balik persyaratan pencairan," ungkap Kepala Bagian Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, di Cibinong, Bogor, Selasa.
Menurutnya, hal itu membuat anggaran Samisade yang mencapai 395 miliar belum bisa dicairkan, meski sisa tahun anggaran 2022 tinggal tiga bulan. Wildan menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk pencairan dana bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut.
"Untuk pencairan, kita masih tunggu DPMD sampai sekarang belum masuk," kata Wildan. Dia mengaku khawatir jika pencairan lambat dengan sisa waktu yang ada, para kepala desa selaku pengguna anggaran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu.
Namun, jika semua desa bisa memenuhi persyaratan untuk pencairan Samisade, Wildan optimistis anggaran 395 miliar tersebut bisa terserap habis. "Itu risiko yang harus kita ambil, anggarannya tetap full tidak akan kita potong. Kita masih optimis kepala desa bisa menyelesaikan," ujarnya.
Sementara itu, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengaku telah berkomitmen untuk tidak mencairkan dana Samisade kepada desa yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban (Lpj) penggunaan Samisade tahun sebelumnya. Karena Lpj merupakan syarat mutlak.
"Ini konsekuensinya. Sesuai laporan dari DPMD, desa yang belum memberikan laporan maka tidak dapat dicairkan desanya," kata Iwa.
Selain itu, Iwan Setiawan menyerukan adanya upaya untuk melakukan pengendalian inflasi secara tepat sasaran kepada jajaran setelah adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Intinya berkaca dari penanganan Covid yang cukup berhasil di Indonesia, penanganan inflasi pun harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa," ungkapnya.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka

Komentar

Komentar
()

Top