Bara Hasibuan: Opsi Merapat ke Jokowi Terbuka Lebar

JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (23/4), menimbulkan sejumlah tafsir dan berkembang di publik. Meskipun Zulhas telah mengklarifikasi bahwa dirinya hanya menjalankan tugas negara sebagai Ketua MPR RI untuk menghadiri pelantikan Gubernur Maluku, namun santer rumor adanya sinyal kuat terkait opsi PAN untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Keja (KIK).

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, menegaskan kembali bahwa opsi untuk keluar dari barisan Prabowo- Sandi dan merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf terbuka lebar dan akan dibahas lebih lanjut setelah Pemilu tuntas. Rencana langkah politik yang dilakukan PAN dianggap wajar olah Bara. Sebab, Partai berlambang matahari tersebut pernah melakukannya pada Pemilu sebelumnya.

"Pada 2014 lalu, PAN merupakan salah satu partai pengusung Prabowo. Bahkan, Ketua Umumnya saat itu (Hatta Rajasa) menjadi pendampingnya. Tapi, berkat upaya rekonsiliasi dari Pak Zulhas juga ketika itu, dan berdasarkan pertimbangan internal partai soal visi misi dan perjuangan PAN, pada 2016 kita merapat ke pemerintahan," ujar Bara dalam sebuah diskusi media di D'Hotel, Guntur, Setiabudi, Jakarta, Senin (29/4).

Bara menuturkan, dalam sejarahnya, partai yang berdiri pada 1998 ini praktis tidak pernah keluar dari zona pemerintahan. Menurut Bara, visi misi, nilai-nilai, dan perjuangan PAN mencondongkan partai untuk lebih berkontribusi dengan menjadi bagian dari pemerintahan. Terkait kritikan dari BPN, Bara menjawab gamblang bahwa dari awal ikut serta dalam koalisi, komitmen PAN hanya sampai Pilpres selesai.

"Lagi-lagi bicara komitmen PAN hanya sampai Pilpres selesai. Setelah itu, kami bebas dan mempunyai otoritas penuh untuk menentukan arah koalisi, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai perjuangan partai," tegasnya.

Terkait seruan people power yang digaungkan pendiri sekaligus Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, Bara melihat bahwa seruan tersebut akan melemah seiring berjalannya waktu. Selain itu, sikap Zulhas yang mau bertemu dengan Jokowi, dukungan beberapa kader PAN terhadap petahana di berbagai daerah, termasuk Wali Kota Bogor Bima Arya, membuat kemungkinan partainya berlabuh ke petahana semakin besar.

"Saya pikir (people power) ini sudah layu sebelum berkembang. Saya pikir sudah tidak ada lagi suara-suara, sekarang kan proses konstitusional sedang berjalan di KPU. Saya juga tidak pernah mengeluarkan statement dan Ketua Umum juga tidak pernah berstatement mendukung ide tersebut," ungkapnya.

Tes Respons Publik

Sementara itu, Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisyah Putri Budiarti, mengatakan bahwa pertemuan Zulhas dengan Jokowi merupakan sarana testing water atau mengetes respon baik dari TKN, BPN, maupun Kader PAN sendiri. Zulhas melakukan testing water tersebut untuk mengecek respon yang dia dapat demi memutuskan langkah partai yang akan ia ambil kedepannya.

"Sejauh ini, respon yang diterima baik dari TKN, BPN, maupun Kader PAN sendiri, belum ada penolakan keras terhadap pertemuan tersebut," ucapnya.

Menurut Aisyah, Zulhas sadar bahwa kemungkinan untuk bergabung dengan pemerintahan akan lebih menguntungkan partainya. Sebab, pemerintahan Jokowi di periode keduanya nanti hanya berlangsung selama 5 tahun dan tidak ada beban politik dari petahana untuk Pemilu 2024, sehingga PAN dapat mempersiapkan modal untuk berlaga di Pemilu 2024.

Kemudian, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, juga sepakat dengan Bara Hasibuan, yakni rencana people power yang akan melemah seiring berjalannya waktu. Menurutnya, Zulhas tidak mungkin mengambil langkah inkonstitusional yang dapat merugikan partai kedepannya. tri/AR-3