Banyak Pasukan TNI-Polri Potensi Bebani Pemda

YOGYAKARTA - Kehadiran aparat TNI/Polri dalam jumlah besar ke distrik-distrik dan ibukota kabupaten di wilayah Papua untuk mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan di daerah. Itu bisa terjadi karena mereka berpotensi menjadi beban tambahan bagi anggaran pemda.
"Kepala Daerah harus berupaya sedemikian rupa sehingga bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberadaan aparat keamanan di daerahnya. Ini sesuatu yang belum tentu ada di dalam perencanaan anggaran tahun sebelumnya," kata Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Bambang Purwoko dalam pernyataan tertulis yang diterima Koran Jakarta, selasa (8/6).
Sementara itu, tambah Bambang, pada saat yang sama masyarakat yang ketakutan juga meninggalkan kampung-kampung, mengungsi di kantor-kantor pemda atau rumah dinas pejabat.
"Pengungsian akan menjadi masalah serius baik bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu beban finansial yang besar, terganggunya kegiatan sosial dan perekonomian, serta memburuknya kondisi kesehatan dan pendidikan," kata Bambang.

Koordinasi Intensif
Untuk itu, tambah Bambang, pihaknya mengusulkan agar operasi penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan KKB hendaknya berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah maupun para tokoh masyarakat setempat. Langkah tersebut ditujukan untuk menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang tidak bersalah.
Meskipun pemerintah sudah menetapkan organisasi KKB sebagai teroris, Bambang menekanakan operasi penegakan hukum hendaknya tetap mendahulukan pendekatan persuasif dibarengi dengan pendekatan adat sesuai tradisi masyarakat setempat.
Selain itu, tambah Bambang, otoritas keamanan di lapangan hendaknya tetap memberikan kesempatan kepada kepala daerah setempat untuk membangun komunikasi dan mempersuasi warga yang mendukung KKB untuk sadar dan kembali mendukung NKRI.
Pemerintah daerah, tambah Bambang, perlu didorong untuk menginisiasi sistem keamanan kampung. Caranya dengan membentuk aparat keamanan kampung melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi setempat.
"Penerapan pendekatan keamanan hendaknya dibarengi dengan proses pendekatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara nyata, tidak berhenti pada kebijakan," imbuhnya.