Bantuan Produktif Masih Diperlukan

JAKARTA - Pemerintah diminta tetap menganggarkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam APBN 2022. Sebab, permasalahan yang dihadapi UMKM belum habis. Selain modal kerja makin membengkak, permasalahan UMKM lainnya adalah pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir.

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan keterbatasan kegiatan masyarakat serta penurunan permintaan dari masyarakat membuat banyak UMKM menderita. Bahkan, survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan 80 persen lebih UMKM di Indonesia terkena imbas dari pandemi. "Pemerintah harus berusaha membuat UMKM bisa setidaknya bertahan di tengah pandemi," tegasnya, di Jakarta, Rabu (25/8).

Karena itu, lanjut Huda, pertanyaannya adalah kebijakan apa yang tepat bagi pelaku UMKM. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bantuan yang diharapkan oleh usaha mikro dan kecil adalah bantuan usaha berupa modal. Sekitar 68 persen pelaku mikro dan kecil membutuhkan bantuan modal.

Dengan jumlah usaha mencapai 63 juta, maka bantuan ke usaha mikro dan kecil akan sangat besar. "Maka sudah sewajarnya bantuan modal untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu tetap diadakan pada tahun depan," tegasnya.

Seperti diketahui, Bank Pembangunan Asia (ADB) mensinyalir pada tahun ini, jumlah UMKM yang akan kehabisan modal kerja meningkat. Karena itu, pemerintah diminta agar tetap menganggarkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam APBN 2022.
Halaman Selanjutnya....