Bantuan Pendanaan Partai untuk Memacu Kualitas Demokrasi

JAKARTA - Dukungan pemerintah untuk pendanaan bagi partai politik adalah sebagai ikhtiar dalam memacu kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan politik di Indonesia.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (12/6).

Bahtiar menambahkan, dukungan pemerintah terhadap pendanaan bagi partai politik diberikan untuk memacu sistem kepartaian yang sehat di Indonesia. Sebab, langkah itu dapat membantu partai dalam menyiapkan proses, sekaligus kaderisasi politik, yang nantinya akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Indonesia.

"Kalau negara ini mau selamat demokrasinya (mari) perbaiki partai politik. Caranya? Ya perbaiki pendanaannya," kata Bahtiar.

Adapun bantuan keuangan partai politik tersebut, lanjut Bahtiar, dilakukan berdasarkan Pasal 12 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Aturan ini menyebutkan, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau negara ini mau konsisten sebagai negara demokrasi, maka partai politik ini juga harus juga sehat. Jadi ibaratnya, negara ini berhenti juga sebagai negara demokrasi, kalau partai politik ini bubar," ujarnya.

Ditambahkannya, Indonesia memiliki sistem kepartaian yang relatif baik dan cukup kuat. Realitas tersebut diyakini bakal meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih andal. Terlebih lagi, partai politik juga disebutkan di dalam konstitusi.

Sebelumnya pada hari Rabu (8/6), Bahtiar selaku Dirjen Polpum Kemendagri melakukan penandatanganan berita acara serah terima penyaluran bantuan keuangan partai politik. Penandatanganan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Dirjen Polpum Kemendagri dengan Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto. Acara penandatanganan dilakukan di Rumah PAN, Kalibata, Jakarta Selatan.