Bantuan Pangan Dipantau Ketat

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Penyaluran tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi pangan di tengah ancaman cuaca ekstrem, El Nino.

Selama tiga bulan belakangan ini, Bapanas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai bantuan pangan kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 1.446 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga pelaksanaannya sudah dapat dilakukan oleh Perum Bulog dan BUMN Pangan.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan pentingnya sinergitas antarkementerian atau lembaga untuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pangan akan sangat mendukung kelancaran program ini.

"Badan Pangan Nasional bersama kementerian/lembaga terkait akan melakukan pemantau dan evaluasi penyaluran bantuan pangan di beberapa provinsi. Hal ini dilaksanakan guna memotret langsung kondisi di lapangan untuk segera kita lakukan evaluasi," jelas Arief, di Jakarta, Sabtu (13/5).

Di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Bapanas bersama Ombudsman RI dan Satgas Pangan Polri memantau langsung ke sejumlah titik penyaluran, meliputi Kabupaten Gowa dan Marros. Hingga 12 Mei lalu, realisasi penyaluran bantuan pangan berupa beras tercatat sebanyak 5.710 ton atau 81 persen dari total alokasi 7.074 ton pada bulan pertama.
Halaman Selanjutnya....