Bank Tetap Selektif Salurkan Kredit

JAKARTA - Bank hingga semester I-2017 masih sangat berhati-hati menyalurkan kredit ke sektor riil. Masih selektifnya bank karena khawatir pembiayaan yang ekspansif bisa memicu kembali lonjakan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPL).

"Kami lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan kredit untuk menjaga kualitas aset yang lebih baik, bergantung pada proyeksi ekonomi dengan harapan rasio NPL semakin membaik," kata Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga, Tigor M Siahaan dalam pemaparan kinerja perusahaan semester I-2017 di Jakarta, Senin (31/7).

Penyaluran kredit bruto perusahaan, jelas Tigor, secara tahunan atau year on year (yoy) hanya tumbuh 2,8 persen menjadi 180,25 triliun rupiah. Dari total kredit tersebut, kredit konsumer tercatat sebesar 50,43 triliun rupiah atau 28 persen dari total portofolio, sedangkan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 35,21 triliun rupiah atau dengan porsi 20 persen.

Sisanya berasal dari wholesale banking, yang terdiri dari kredit korporasi sebesar 64,29 triliun rupiah atau 35 persen serta kredit komersial sebesar 30,32 triliun rupiah atau 17 persen. Dari sisi liabilities, bank, lanjut Tigor, menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar 174,37 triliun rupiah yang didorong oleh pertumbuhan dana murah (CASA) sebesar 1,6 persen secara yoy, sehingga porsinya meningkat 233 basis point (bps) menjadi 54,3 persen.

Naik Kelas

Sementara Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perseroan tercatat sebesar 18,43 persen atau meningkat 81 bps yang menjadikan bank tersebut sebagai bank pertama yang naik kelas ke Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4.

Dengan pencapaian tersebut, bank pada semester I-2017 meraih laba bersih konsolidasi (unaudited) sebesar 1,4 triliun rupiah atau tumbuh 87,5 persen dan menghasilkan earnings per share (laba per saham) sebesar 54,92 rupiah.

Pertumbuhan laba bersih tersebut, papar Tigor, ditopang oleh pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII) yang meningkat 8,9 persen menjadi 6,33 triliun rupiah serta penurunan pada biaya pencadangan sebesar 16,9 persen.

bud/E-10