Bank Kesulitan Salurkan Kredit

JAKARTA - Permintaan kredit saat ini diperkirakan masih melemah seiring pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut membuat perbankan dinilai sulit menyalurkan kredit meskipun saat ini industri keuangan tersebut memiliki kelebihan likuiditas dua kali lipat dari kondisi normal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengungkapkan loan to deposit ratio (LDR) atau rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan saat ini mencapai 82 persen. Hal itu berarti ada banyak likuiditas di bank saat ini.

"Namun, jika uang ada namun permintaan tidak ada, saya yakin sangat sulit bagi bank untuk memberikan kredit ke masyarakat," ujar Wimboh dalam diskusi di Jakarta, Selasa (2/3).

Berdasarkan data OJK, per 15 Januari 2020 terdapat likuiditas mencapai 1.241 triliun rupiah di perbankan. Pada 17 Februari 2021, likuiditas perbankan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 2.219 triliun rupiah.

Wimboh menuturkan, kelebihan likuiditas tersebut terjadi karena Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan dan pemerintah juga memberikan stimulus fiskal.

"Kita tidak memiliki masalah likuiditas. Itu semua by design, bukan by change. Pada 2020, pemerintah juga menempatkan uangnya di sektor perbankan sekitar 66 triliun rupiah sebagai deposit money di bank. Itu semua adalah koordinasi kebijakan antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan, dan kita masih terus menjaga dan memastikan perbankan memiliki cukup likuiditas untuk disalurkan," kata Wimboh.

Terkait lesunya permintaan, Wimboh menilai pemerintah dan otoritas terus berupaya memberikan stimulus agar permintaan masyarakat meningkat melalui berbagai insentif kebijakan dan relaksasi.

Bunga Turun

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memutuskan untuk menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk seluruh segmen, yaitu korporasi, ritel, mikro, KPR dan non-KPR sebesar 150 bps-325 bps mulai 28 Februari 2021.

Direktur Utama BRI, Sunarso, dalam pernyataan di Jakarta, kemarin, mengatakan kebijakan penurunan suku bunga kredit ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, seiring kelanjutan tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia.

Dia memaparkan penurunan SBDK terbesar diberikan pada kredit konsumer non-KPR sebesar 3,25 persen sehingga SBDK non-KPR berubah dari semula 12 persen menjadi 8,75 persen. Selain itu, SBDK KPR turun sebesar 2,65 persen, dari 9,90 persen menjadi 7,25 persen. Penurunan SBDK juga dilakukan untuk segmen mikro sebesar 2,5 persen, dari 16,50 persen menjadi 14 persen.

Pada kredit segmen korporasi dan ritel, penurunan SBDK terjadi masing-masing sebesar 1,95 persen dan 1,5 persen. SBDK korporasi berubah dari 9,95 persen menjadi 8 persen dan SBDK segmen ritel berkurang dari 9,75 persen menjadi 8,25 persen.

Sunarso menambahkan penurunan suku bunga kredit ini juga dilakukan karena menurunnya beban biaya dana (cost of fund) dan meningkatnya level efisiensi perbankan yang disebabkan berbagai inisiatif digital yang terus dilakukan. Meski turun, menurut dia, perubahan suku bunga kredit bukan menjadi satu-satunya variabel penentu besar atau kecilnya permintaan pembiayaan dari nasabah.

"Berdasarkan analisa ekonometrika, variabel paling sensitif atau elastisitasnya paling tinggi terhadap pertumbuhan kredit adalah tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat," kata Sunarso.