Bank Dunia Terus Mencekoki Utang ke Indonesia

» Pinjaman Bank Dunia ke Indonesia pekan lalu mencapai 1,7 miliar dollar AS atau sekitar 24,6 triliun rupiah.

» DPR kurang mengawasi penarikan pinjaman pemerintah terutama manfaatnya untuk saat ini.

JAKARTA - Bank Dunia dinilai terus mencekoki Indonesia dengan memberikan utang-utang dalam bentuk pinjaman program yang dinilai tidak mendesak digunakan untuk saat ini. Utang-utang tersebut justru semakin membuat keuangan negara kian berat karena besarnya porsi beban untuk pembayaran bunga dan cicilan utang yang harus dialokasikan setiap tahun dari APBN.

Tudingan itu cukup beralasan karena hanya dalam sepekan Bank Dunia mengumumkan sebanyak tiga kali persetujuan pemberian fasilitas pinjaman ke Indonesia. Pada tahap pertama, tepatnya 11 Juni 2021, lembaga multilateral itu menyetujui pinjaman sebesar 400 juta dollar AS untuk mendukung reformasi demi memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.

Kemudian, pada 16 Juni 2021, Bank Dunia kembali menyetujui fasilitas pinjaman ke Indonesia sebesar 800 juta dollar AS untuk mendanai reformasi kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi. Ketiga, pada 19 Juni 2021, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 500 juta dollar AS untuk program penanganan pandemi Covid-19, termasuk penguatan sistem kesehatan dan program vaksinasi gratis dari pemerintah.

Dengan demikian, hanya dalam delapan hari, lembaga yang bermarkas di Washington itu telah memberi utang ke Indonesia sebesar 1,7 miliar dollar AS atau dengan kurs saat ini sekitar 14.489 rupiah per dollar AS, maka setara dengan 24,6 triliun rupiah.

Menanggapi pinjaman beruntun itu, Guru Besar ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan, misi lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan IMF, hanya mencari keuntungan semata, dengan menjaga agar Indonesia tetap berutang.

"Meskipun dikatakan ingin membantu. Dibalik bantuan pinjaman yang diberikan selalu disertai syarat-syarat yang hanya menguntungkan kepentingan negara kreditor dan negara maju," kata Suroso.

Keuntungan mereka dari pinjaman itu, selain untuk operasional dan pengembagan lembaganya, berbagai keuntungan dari bunga pinjaman negara-negara berkembang juga digunakan untuk soft loan (pinjaman lunak) ke negara-negara kreditor.

"Kita jangan sampai masuk ke dalam political trap dan debt trap mereka," kata Suroso.

Kebijakan Aneh

Sementara itu, Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengingatkan pemerintah untuk belajar dari krisis ekonomi pada 1998 lalu. Fasilitas bantuan yang ditawarkan lembaga kreditor seperti Bank Dunia dan IMF justru memperpuruk kondisi perekonomian nasional, apalagi krisis ekonomi yang berdampak pada krisis sosial.

Sementara pemerintah malah berdalih bantuan akan meningkatkan efisiensi di sektor keuangan. "Bagaimana mau efisien kalau kemudian justru mengambil kebijakan menambah utang, ini kebijakan yang aneh," kata Badiul.

Upaya pemulihan ekonomi nasional melalui skema utang seperti yang didiktekan bank dunia, justru akan menjadi beban keuangan negara. "Jangan sampai kebijakan ini dipaksakan karena tidak maksimalnya kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara untuk menangani pandemi," katanya.

Lebih mudahnya Bank Dunia memberikan pinjaman ke Indonesia kata Badiul memang tidak terlepas dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang juga pernah menjabat petinggi Bank Dunia.

"Target pembangunan yang ingin dicapai terlalu tinggi sehingga tidak mengukur kemampuan keuangan, akibatnya utang jadi pilihan, itu pun tidak selektif," kata Badiul.

Dia juga menyayangkan kontrol dari lembaga legislatif atau DPR yang seolah-olah terus membiarkan pemerintah menarik utang, tanpa mengawasi efektif tidaknya penarikan pinjaman tersebut serta urgensinya untuk saat ini.

Selain mendapat suntikan pinjaman dari Bank Dunia, Indonesia juga mendapat aliran pendanaan dari Bank Investasi Infrastruktur Asia dan KfW Jerman sebesar 1,24 miliar dollar AS atau setara 17,89 triliun rupiah. Pendanaan tersebut merupakan dukungan keuangan inisiatif bagi penanganan pandemi Covid-19.

n SB/ers/E-9