Bank Dunia: Reformasi Melambat, Indonesia Butuh Keajaiban untuk menjadi Negara Ekonomi Maju pada 2045

Gill mengatakan, meski BUMN "pada hakikatnya tidak negatif, kehadiran mereka yang sangat besar dalam perekonomian dapat menyingkirkan perusahaan swasta, sehingga mengurangi ruang bagi persaingan.

Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia memiliki skor kepemilikan publik secara ekonomi tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah besar, yang menunjukkan kuatnya kehadiran BUMN dan kerangka tata kelola yang lebih lemah yang menghambat persaingan.

Ekonom utama Bank Dunia untuk infrastruktur, Maria Vagliasindi, menekankan pada acara yang sama bahwa negara-negara berpenghasilan menengah perlu mengatur pelaku usaha lama, seperti pemimpin pasar, BUMN, dan elit, yang sering menyalahgunakan pengaruh mereka.

"Anda perlu membangun lembaga regulasi untuk membatasi kekuatan petahana yang menggunakan posisi mereka untuk memblokir pesaing," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia "harus menghindari perangkap pendapatan menengah" dengan pengelolaan anggaran negara yang tepat, khususnya dalam pendanaan infrastruktur digital dan peningkatan sumber daya manusia, agar negara ini dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
Halaman Selanjutnya....