Bank Dunia: Kesenjangan Pendapatan Negara Maju dan Miskin Makin Melebar

WASHINGTON - Bank Dunia dalam sebuah laporan pada hari Senin (14/4) mengatakan separuh dari 75 negara termiskin di dunia mengalami kesenjangan pendapatan yang semakin lebar dengan negara-negara terkaya untuk pertama kalinya pada abad ini. Hal ini merupakan sebuah kemunduran dalam sejarah pembangunan.

Dikutip dari The Straits Times, perbedaan antara pertumbuhan pendapatan per kapita di negara-negara termiskin dan terkaya telah melebar selama lima tahun terakhir.

"Untuk pertama kalinya, kami melihat tidak ada konvergensi. Mereka semakin miskin," kata Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia, Ayhan Kose, yang menjadi salah satu penulis laporan tersebut.

"Kami melihat kemunduran struktural yang sangat serius, sebuah pembalikan di dunia... itulah sebabnya kami membunyikan peringatan di sini," katanya.

Laporan tersebut mengatakan 75 negara yang memenuhi syarat untuk menerima hibah dan pinjaman tanpa bunga dari Asosiasi Pembangunan Internasional Bank Dunia atau International Development Association (IDA) berisiko kehilangan satu dekade pembangunan tanpa adanya perubahan kebijakan yang ambisius dan bantuan internasional yang signifikan.

Mulai Melambat

Kose mengatakan pertumbuhan di banyak negara IDA sudah mulai melambat di negara-negara ini sebelum pandemi Covid-19, namun pertumbuhannya hanya akan mencapai 3,4 persen pada tahun 2020-2024, pertumbuhan setengah dekade terlemah sejak awal tahun 1990-an.

Invasi Russia ke Ukraina, perubahan iklim, meningkatnya kekerasan dan konflik juga sangat membebani prospek mereka.

Lebih dari separuh negara IDA berada di Afrika Sub-Sahara; 14 berada di Asia Timur dan delapan berada di Amerika Latin dan Karibia. Tiga puluh satu orang memiliki pendapatan per kapita kurang dari 1.315 dollar AS per tahun. Negara-negara tersebut termasuk Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, dan Haiti.

Satu dari tiga negara IDA saat ini lebih miskin dibandingkan pada saat sebelum pandemi terjadi. Negara-negara IDA mencakup 92 persen penduduk dunia yang tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi dan terjangkau dalam jumlah yang cukup. Separuh dari negara-negara tersebut berada dalam kesulitan utang, yang berarti mereka tidak mampu membayar utang atau berisiko tinggi tidak mampu membayarnya.

Meskipun populasi mereka masih muda, sebuah anugerah demografis di saat populasi menua hampir di semua negara, kaya akan sumber daya alam dan melimpahnya potensi energi surya, para kreditor swasta dan pemerintah telah menjauhi mereka.

Wakil Menteri Keuangan AS, Jay Shambaugh, menyampaikan kekhawatirannya mengenai situasi yang memburuk pada pekan lalu, dengan memperingatkan Tiongkok dan negara-negara kreditor baru lainnya agar tidak melakukan tindakan bebas dengan membatasi pinjaman ke negara-negara berpendapatan rendah seperti yang dilakukan IMF atau bank pembangunan multilateral yang mengucurkan dana.

"Hampir 40 negara mengalami arus keluar utang publik luar negeri pada tahun 2022, dan arus tersebut kemungkinan akan memburuk pada tahun 2023," katanya.

Kose mengatakan, diperlukan kebijakan ambisius untuk mempercepat investasi, termasuk upaya dalam negeri untuk memperkuat kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, serta reformasi struktural untuk meningkatkan pendidikan dan meningkatkan pendapatan dalam negeri.