Bangun Kemandirian untuk Antisipasi Krisis Pangan Dunia

» Petani harus dibimbing agar bisa bercocok tanam dengan baik.

» Kemandirian pangan bisa dicapai kalau negara berpihak ke petani dan nelayan.

JAKARTA - Pemerintah harus segera mencari jalan keluar dari ancaman kelaparan karena dunia akan menghadapi kekurangan pangan. Solusinya bisa dengan jalan intensifikasi, meningkatkan produktivitas dengan lahan yang ada.

"Bisa juga dengan ekstensifikasi, dengan memperluas lahan untuk meningkatkan volume aneka produksi pangan," kata pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, kepada Koran Jakarta, Minggu (2/1).

Menurut Esther, yang harus diperhatikan ialah pupuk tersedia di pasar dengan harga terjangkau. Selama ini, petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Berikutnya, alat pertanian dan teknologi harus dikuasai. Hal itu semua harus didukung oleh regulasi pemerintah yang propetani.

Selanjutnya, memperluas akses finansial dan pasar untuk petani. Petani juga harus diberikan bimbingan teknis agar bisa bercocok tanam yang baik dan menguasai teknologi pascapanen.

Sebagaimana diketahui, Tiongkok yang penduduknya kurang dari 20 persen populasi dunia telah menimbun lebih dari setengah jagung dunia dan biji-bijian lainnya.

Perusahaan pengolah makanan milik negara, COFCO Group, menjalankan salah satu pangkalan penimbunan makanan terbesar di Tiongkok, di pelabuhan Dalian, di bagian timur laut negara itu. Ini menyimpan kacang dan biji-bijian yang dikumpulkan dari dalam dan luar negeri di 310 silo besar. Dari sana, komoditas didistribusikan ke seluruh Tiongkok melalui kereta api dan kapal laut.

"Tiongkok mempertahankan stok makanannya pada tingkat historis yang tinggi. Stok gandum kami dapat memenuhi permintaan selama satu setengah tahun. Tidak ada masalah apa pun tentang pasokan makanan," kata Kepala Cadangan Biji-bijian di National Food and Strategic Reserves Administration, Qin Yuyun, kepada wartawan pada November.

Bahkan Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) jauh-jauh hari sudah mengingatkan akan potensi krisis pangan dunia di masa pandemi Covid-19. Persoalan pangan ini juga jadi perhatian serius Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kemhan ingin meningkatkan ketahanan pangan guna mengantisipasi munculnya dampak terburuk dari pandemi.

Presiden Joko Widodo saat menanam jagung di area pertanian di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan akhir November tahun lalu berharap dengan makin banyak petani yang menanam jagung supaya kebutuhan jagung secara nasional dapat tercukupi. Setiap hektare dari lahan pertanian tersebut diharapkan mampu menghasilkan jagung 6 sampai 7 ton. Dengan demikian kekurangan stok jagung secara nasional dapat segera kita tutup dan tidak usah impor lagi.

Krisis Pangan Nyata

Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan upaya penimbunan pangan oleh sejumlah negara menunjukkan bahwa prediksi soal krisis pangan di masa depan akan menjadi kenyataan.

Untuk itu, tambah Zainal, Indonesia harus membangun kemandirian pangan melalui swasembada agar terwujud kedaulatan pangan. Keberdaulatan itu berarti negara berhak dan sanggup mengatur urusan pangannya sendiri. Sedangkan Indonesia sebagai negara agraris, harusnya sanggup mencukupi kebutuhan sendiri. "Namun dengan besarnya impor, artinya tidak ada kedaulatan pangan karena kita masih bergantung negara lain," katanya.

Bertolak dari itu, tambah dia, Indonesia harus terlebih dahulu memprioritaskan kedaulatan pangan sebelum beranjak ke sektor lain. Dengan kebutuhan paling mendasar sudah terpenuhi, pemerintah bersama segenap rakyat bisa fokus bekerja dan mengembangkan kreativitas diri untuk membangun negaranya.

"Jadi jangan justru melakukan impor yang merupakan langkah mundur. Kemandirian dan kedaulatan hanya bisa dicapai kalau negara berpihak pada petani dan nelayan, membangun pedesaan sebagai basis," tutur dia.

Zainal menambahkan, salah satu langkah kritis yang perlu segera dilakukan adalah menekan laju penurunan lahan pertanian. Bisa diukur dari tingkat produksi dan alih fungsi lahan pertanian yang begitu pesat. Orang desa sudah malas bertani karena ongkos produksi yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Masyhuri, mengatakan Indonesia harus benar-benar serius melaksanakan segala rencana terkait peningkatan produktivitas pertanian nasional. Misalnya, peningkatan produktivitas pertanian yang bertumpu pada petani. Dukungan pada petani ini meliputi dukungan harga jual produk pertanian, intensifikasi berupa teknologi, dan menahan semua keputusan impor.