Bangun Asmat dengan Potensi Lokal

Pembangunan di Kabupaten Asmat, Papua, mesti dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal.

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Asmat, Papua. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. "Sebagai implementasi inpres tersebut, Kemensos melakukan pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Asmat dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal," ujar Menteri Sosial, Idrus Marham, dalam keterangan tertulisnya saat kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua (22/2).

Kunjungan kerja yang di3pimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, tersebut dihadiri pula Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kabudayaan, Muhadjir Efendi, dan Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko. Mensos mengatakan, secara faktual, realitas sosial kehidupan masyarakat Papua secara umum dalam kondisi terisolasi sehingga berimplikasi terhadap seluruh sistem kehidupan orang Papua.

Karena itu, lanjut Idrus, kebijakan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Papua. Menurutnya, tidak saja untuk mengatasi keterisolasian, tetapi juga akan menggerakkan dan mempercepat pembangunan ekonomi, termasuk stabilitas dan harmonisasi harga dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Setelah status Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa Campak dan Gizi Buruk dicabut oleh Bupati Asmat, diperlukan langkah lebih lanjut secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan. Sementara itu, Puan menegaskan program mitigasi terhadap gizi buruk dan campak di Asmat harus tetap dilakukan dan holistik berkesinambungan secara bertahap pascastatus KLB (Kejadian Luar Biasa) dicabut.

"Pemerintah ingin melakukan langkah-langkah holistik berkesinambungan secara bertahap. Jadi, bukan karena KLB-nya sudah dicabut, lalu ditinggalkan," ujar Puan.

Luncurkan Program

Terkait hal tersebut, Kemensos meluncurkan beberapa program dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat."Ada Program Keluarga Harapan (PKH), pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana), pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), program Kearifan Lokal (Riflok) dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)," lanjut Idrus. Untuk PKH, Kemensos telah merekrut secara offline sebanyak 46 pendamping dan dua operator, sehingga pendamping yang ada saat ini sebanyak 50 orang dan tiga operator.

Mereka sudah diberikan bimbingan teknis singkat terkait pengetahuan umum tentang PKH, tata cara validasi data dan pengisian formulir validasi. Mereka (pendamping), kata Idrus, bersama tim dari pusat sudah melaksanakan validasi data pada 19 kampung di 19 Distrik, hasil validasi 2.755 KPM sedang dalam proses input data ke dalam Sistem Informasi Managemen PKH yang selanjutnya akan dibukakan rekening oleh bank penyalur BRI yang sudah tersedia di Agats.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, menyampaikan bahwa tahun 2018 Kementerian Sosial mengucurkan bantuan sosial untuk Provinsi Papua sebesar 717,58 miliar rupiah. Bansos tersebut terdiri dari Bansos PKH yang mencakup PKH Reguler sebanyak 60.193 keluarga, PKH Disabilitas sebanyak 954 jiwa dan PKH Lanjut Usia sebanyak 1.349 jiwa dengan nilai seluruhnya sebesar 124,90 miliar rupiah. Untuk Bansos Pangan Beras Sejahtera terdiri dari beras sejahtera sebanyak 448.931 keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 16.784 keluarga seluruhnya senilai 592,68 miliar rupiah. cit/E-3