Badan Pengarah Papua Diminta Tata Ulang Pengawasan

JAKARTA - Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden RI diharapkan dapat menata ulang sistem pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II. Sebab, selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, pengawasan makin lebih ketat sehingga menekan kebocoran anggaran.

"Kalau seandainya dana (Otsus) ratusan triliun yang sejak pertama awal turun, kalau digunakan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, pasti rakyat sudah maju," ungkap Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha, melalui keterangannya, Kamis (22/12).

Lemahnya pengawasan, lanjut alumni Universitas Cenderawasih ini, memberi peluang kepada oknum-oknum pengelola anggaran pembangunan di Tanah Papua secara leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri. Akre meyakini, jika pengawasan sudah dibenahi secara sungguh-sungguh, niscaya dana Otsus Jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.

"Jadi pengawasan itu hal yang paling penting, saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden ini sebagai ketua, mudah-mudahan pengawasan itu terus, sampai turun di tingkat kabupaten/ kota. Jadi, Badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana Otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan," harap Akre.

Menurut Akre, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat di beberapa kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu adalah indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.