Awasi Penjualan Minyak Goreng

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus mengawasi secara ketat penjualan minyak goreng curah di pasar. Hal itu seiring keputusan Kemendag yang mencabut kebijakan minyak goreng dalam bentuk kemasan.

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, meminta Kemendag secara intensif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pengusaha minyak goreng curah untuk mengantisipasi pengoplosan minyak goreng. "Memang secara kesehatan lebih bagus minyak goreng dalam kemasan, tetapi mereka tak mau menyediakan kemasan setengah liter atau seperempat liter," ucap Huda pada Koran Jakarta, Senin (13/12).

Jika harus membeli produk yang minimal satu liter, lanjutnya, bagi sebagian masyarakat tentu berat dengan harga sekarang. Menurutnya, dengan banyaknya pilihan kemasan, makin mampu menekan inflasi.

Senada dengan Huda, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menjelaskan alasan utama pencabutan peraturan tersebut disebabkan harga minyak goreng masih tinggi, sementara masyarakat yang kurang mampu pasti membutuhkan minyak goreng. Karena itu, mereka beli minyak goreng curah sebab harganya lebih murah.

Untuk itu, lanjut dia, regulasi yang mewajibkan untuk produksi minyak goreng kemasan dicabut dahulu, sampai harga minyak goreng stabil. Sebenarnya curah ataupun kemasan harusnya tidak ada masalah. Hal ini berlaku tidak hanya untuk minyak goreng, tapi bahan pokok lainnya, seperti gula, terigu, dan beras.
Halaman Selanjutnya....