Awal PTM Terbatas Materi Kurikulum Jangan Membebani Siswa
Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Jumeri, dalam Bincang Sore Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Kamis (8/4).
JAKARTA - Pemerintah telah menginstruksikan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas kepada satuan pendidikan pada Juli 2021. Pada masa awal PTM Terbatas satuan pendidikan jangan memberikan materi dari kurikulum secara berlebihan kepada peserta didik.
"Ketika anak PTM hari pertama, tidak dilakukan pembelajaran secara membabi buta. Mungkin guru seolah punya utang banyak (materi), jadi itu ditumpahkan ke siswa di hari pertama. Itu dilarang," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri, dalam Bincang Sore Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Kamis (8/4).
Jumeri meminta masa awal PTM terbatas nanti satuan pendidikan harus menitikberatkan pada perbaikan kondisi psikologi dan sosial peserta didik. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 peserta didik mengalami kejenuhan dan tantangan baru dalam melakukan pembelajaran.
"Hari pertama masuk sekolah memperbaiki kondisi psikologis sosial anak. Agar semangat tumbuh kembali dan advokasi untuk hidup sehat dan mencegah penularan Covid-19," jelasnya.
Lebih jauh, Jumeri menjelaskan terkait kurikulum dalam PTM nanti sekolah boleh menyusun kurikulumnya sendiri dengan menekankan pada pemberian materi yang esensial. Kurikulum tersebut juga dapat menjadi salah satu standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan PTM terbatas.
Dia menambahkan sekolah juga memiliki opsi untuk menggunakan kurikulum lain. Adapun kurikulum lainnya adalah Kurikulum Nasional 2013 san Kurikulum Darurat dari Kemendikbud.
"Kita memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan. Satuan pendidikan paling mengerti irama perkembangan anak situasi belajar sekolah berbeda," ucapnya.
Jumeri juga menyangkal keputusan menggelar PTM terbatas didasari karena adanya kegagalan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, PJJ bukan program pemerintah, tapi lebih kepada alternatif dalam mengatasi situasi tidak terduga seperti pandemi Covid-19.
Dia mengungkapkan PTM terbatas sebagai jalan tengah atas kondisi pendidikan hari ini. Pasalnya, selain terancam dengan learning loss, kesenjangan antar siswa yang memiliki fasilitas untuk PJJ dan siswa yang tidak dapat terus meluas.
"Apa kita biarkan terus? makanya opsi yang diambil (PTM) terbatas adalah jalan tengah. Ketika kita membebaskan (PTM) lewat SKB sebelumnya ternyata macet jadi ptm yg daerah hijau, yang terpencil pun itupun kita itu PJJ," katanya.
Jumeri mengklaim peserta didik akan lebih aman jika mengikuti PTM terbatas sebab mobilitas mereka lebih terpantau. Untuk itu, pihaknya akan terus mengedukasi guru dan orang tua edukasi agar siap dalam melaksanakan PTM terbatas.
"Kemendikbud percaya diri, sebab ketika tidak ptm anak-anak ke sana kemari. Kalau PTM anak-anak terarah, mendapat penyuluhan, arahan, dan contoh dari guru termasuk dalam pencegahan Covid-19," tandasnya.
Redaktur : Marcellus Widiarto
Komentar
()Muat lainnya