Australia Revisi Undang-Undang Intelijen

SYDNEY - Australia akan meninjau ulang undang-undang spionase mereka, kata jaksa agung negara tersebut pada Rabu (30/5), untuk memperkuat badan intelijen di tengah ancaman terorisme dan kekhawatiran terhadap semakin luasnya pengaruh Tiongkok.

Selama beberapa tahun terakhir Australia memang terus menaikkan anggaran dan kewenangan kepada badan kepolisian dan intelijen untuk meningkatkan kemampuan mengatasi ancaman terorisme.

Pada Desember lalu saat merespons laporan mengkhawatirkan terkait pengaruh Tiongkok, pihak pemerintah mengalihkan fokus mereka pada dugaan intervensi asing dalam politik dan melacak donasi-donasi politik dari asing.

"Revisi UU intelijen ini merupakan yang paling komprehensif sejak dibentuknya Komisi Intelijen dan Keamanan Australia di era 70-an. Kita hidup di tengah maraknya intervensi, pengaruh, dan mata-mata asing, serta terorisme domestik," kata Jaksa Agung Australia, Christian Porter, kepada stasiun radio SAA pada Rabu.

"Kami berpendapat sudah waktunya untuk memikirkan ulang sistem secara keseluruhan dari atas sampai ke bawah," kata dia sambil menambahkan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengubah undang-undang sebagai respons terhadap negara tertentu.

Meski demikian, proses revisi undang-undang yang akan memakan waktu selama 18 bulan ini akan dipimpin oleh mantan kepala badan intelijen Australia, Dennis Richardson, yang pada tahun lalu mengatakan bahwa Tiongkok tengah menggelar operasi mata-mata besar terhadap Australia.

"Dengan Tiongkok, kita berada dalam situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya," kata Profesor Greg Barton, pakar keamanan dari Universitas Deakin di Melbourne. "Undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman," imbuh Barton.

Bahaya Intervensi

Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, badan-badan intelijen Australia terus berkembang sementara negara tersebut tengah waspada menyusul sejumlah serangan pada 2014 oleh individu-individu yang baru pulang dari medan pertempuran di Timur Tengah.

Menurut sejumlah otoritas setempat, perluasan kewenangan badan intelijen itu telah berhasil menggagalkan puluhan rencana serangan sejak tahun itu.

Pada saat bersamaan, badan-badan intelijen juga semakin memusatkan fokus untuk menghalau pengaruh Tiongkok sehingga berdampak pada hubungan dagang kedua negara.

Kepala intelijen Australia juga memperingatkan universitas-universitas di sana untuk sangat berhati-hati terhadap intervensi asing, yang merupakan indikasi adanya keterlibatan Tiongkok dalam kampus-kampus.

Revisi UU intelijen ini merupakan respons atas laporan penyelidikan yang dilakukan Australian Broadcasting Corporation dan Fairfax Media yang menyebut para miliuner Tiongkok telah memanfaatkan donasi untuk mendapatkan akses ke partai-partai politik di Australia.

Ant/AFP/I-1