Atasi Segera Masalah Kesenjangan Sosial

JAKARTA - Indonesia dinilai sulit menjadi negara maju jika masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak diselesaikan. Cita-cita agar pertumbuhan ekonomi di level 6-7 persen hanyalah mimpi apabila dua masalah utama itu tak diselesaikan.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, pesimistis pertumbuhan ekonomi nasional mampu berada di level 6-7 persen. Sebab, selama ini saja masih di sekitar 5 persen.

"Kita terlalu jauh menjadi negara maju. Itu masih mimpi," tegasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (15/11).

Dia mengatakan target itu jangan terlalu tinggi, selesaikan dulu masalah di depan mata seperti bagaimana memberantas kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dia mengatakan kriteria negara maju saat ini adalah pendapatan per kapita sekitar 12.000 dollar AS, sementara Indonesia masih jauh di bawah itu.

"Ekonomi Indonesia mengandalkan sektor pertambangan. Kita bergantung ke ekspor komoditas yang beberapa tahun lagi habis," tegasnya.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, mendorong pemerintah meningkatkan belanja di sektor riil yang bersentuhan langsung dengan rakyat, termasuk program padat karya dan sejenisnya.

Dia juga meminta utang itu harus produktif, antara lain bisa bermanfaat untuk mengungkit ekonomi kalangan bawah. "Jangan sampai utang untuk konsumtif tidak ada manfaatnya buat mengentas kemiskinan," tegas Esther.

Stimulus Ekonomi

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work Tahun Anggaran (TA) 2023.

Langkah itu dimaksudkan untuk mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa/ pelosok serta mendorong perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Salah satu program Padat Karya yang diselenggarakan dalam skala kawasan perdesaan, yakni Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Pelaksanaan kegiatan PISEW berada di kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) desa dan secara administratif berada pada wilayah kecamatan yang sama serta berbatasan langsung, dalam hal ini merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan.

Jenis infrastruktur yang dapat dibangun melalui kegiatan PISEW TA. 2023 antara lain jalan dan jembatan, tambatan perahu, dan bangunan pasar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan selama lima tahun terakhir, kegiatan PISEW diselenggarakan di 5.090 lokasi.

"Infrastruktur yang telah dibangun selama 2019-2023 antara lain jalan sepanjang 3.842 km, jembatan sebanyak 437 unit, tambatan perahu sebanyak 67 unit, dan pasar/kios sebanyak 1.521 unit," kata Diana.

Pada 2023, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya menargetkan program PISEW tersebar di 1.340 lokasi di Indonesia. Target tersebut naik hampir tiga kali lipat dari 2022 yang hanya 450 lokasi.

Tercatat berdasarkan data e-monitoring pada 14 November 2023, progres fisik program PISEW secara keseluruhan mencapai 98,89 persen dan berkontribusi menyerap dengan serapan tenaga kerja 20.920 orang.