Atasi Pelemahan Rupiah, Bunga Acuan BI Mesti Dinaikkan Jadi 8%

>>Kenaikan bunga acuan BI yang relatif kecil belum cukup dukung penguatan rupiah.

>>Sudah saatnya pengurangan impor tidak berhenti hanya jadi jargon dan janji palsu.

JAKARTA - Sejumlah kalangan menyatakan pemerintah mesti mengantisipasi kondisi ekonomi dunia yang dinilai makin sulit dan penuh ketidakpastian dengan membenahi sejumlah persoalan akut yang menggerogoti fundamental ekonomi Indonesia selama ini.

Masalah akut itu adalah beban obligasi rekapitalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terus menggerus anggaran negara, impor pangan yang mencapai 15 miliar dollar AS setahun,

dan impor barang konsumsi terutama otomotif dan komponennya Selain itu, tren pelemahan kurs rupiah yang harus diatasi dengan kenaikan bunga acuan BI hingga menjadi 7-8 persen.

Ekonom Indef, Abra Talattov, mengemukakan Indonesia saat ini memang sedang menghadapi situasi yang cukup mencemaskan, salah satunya adalah tren pelemahan rupiah.

Menurut dia, instrumen moneter saja tidak cukup untuk memulihkan nilai tukar. "Dengan suku bunga dinaikkan satu persen saja, masih belum cukup untuk menjinakkan rupiah," kata Abra, di Jakarta, Kamis (5/7).

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang kembali menaikkan suku bunga acuan, BI-7 Day Reverse Repo Rate,

sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen pekan lalu. Meski demikian, kenaikan suku bunga tersebut dinilai belum mampu mendukung penguatan rupiah.

Menurut Rizal, BI harus menaikkan suku bunga hingga 400 bps atau 4 persen agar bisa membuat nilai tukar rupiah menguat secara signifikan. "Tapi ternyata, orang tidak percaya obat ini cukup.

Hitungan kami obatnya itu, 3-4 persen (naikkan suku bunga acuan)," ungkap dia. Pada perdagangan kemarin, rupiah ditutup melemah 31 poin (0,22 persen) di level 14.394 rupiah per dollar AS.

Abra menambahkan masalah akut lain yang mesti ditangani adalah anggaran negara yang dalam 20 tahun terakhir terbebani oleh kewajiban obligasi rekap.

Selain menjadi biang melonjaknya utang negara, pembayaran bunga obligasi rekap juga membuat membuat alokasi APBN untuk kesejahteraan rakyat menjadi berkurang.

Menurut dia, beban utang negara termasuk utang BLBI juga ikut andil melemahkan mata uang RI. Sebab, sekitar 30 persen dari total utang tersebut menggunakan mata uang dollar.

"Beban bunga BLBI ikut memperpuruk pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah perlu mengupayakan moratorium pembayaran bunga obligasi rekap untuk menyehatkan APBN," jelas dia.

Penuh Ketidakpastian

Terkait dengan kondisi global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, saat ini ekonomi dunia sedang berada pada masa yang sulit. Selain sulit, situasi juga penuh ketidakpastian.

"Kita harus bicara apa adanya bahwa situasi ekonomi dunia sekarang ini masih betul-betul pada posisi yang sangat sulit.

Saya kira Bapak-Ibu semuanya, bupati, juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia itu betul-betul sulit dikalkulasi dan sulit dihitung," kata Presiden di depan bupati se-Indonesia, Kamis.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, mengatakan pernyataan Presiden itu mesti ditindaklanjuti dengan membenahi akar masalah fundamental ekonomi Indonesia agar kuat menghadapi masa sulit ekonomi global.

Menurut dia, masalah itu di antaranya impor pangan yang setiap tahun menghabiskan cadangan devisa 15 miliar dollar AS.

Impor terbesar berupa gandum yang diberi keistimewaan sejak Orde Baru seperti tarif impor nol persen.

"Satu-satunya solusi segera kenakan tarif impor dan beri dukungan pada tepung substitusi seperti halnya dulu negara mem-backup gandum di awal pengembangannya," kata Masyhuri.

Dia menambahkan pengenaan tarif juga bisa dikenakan untuk impor produk konsumsi seperti otomotif dan komponennya. Negara sebesar AS saja menarik diri dari pasar bebas dan mengenakan tarif impor tinggi sehingga menyulut terjadinya perang dagang.

Indonesia akan babak belur kalau tidak mengikuti langkah negara-negara besar itu. "Sudah saatnya pengurangan impor ini tidak berhenti hanya jadi jargon dan janji palsu," tukas Masyhuri. ahm/YK/SB/WP