Aspers Panglima TNI Sosialisasikan Netralitas TNI pada Pemilu 2024

Kolonel Chk (K) Sri Widyastuti, Kabidgakkum Babinkum TNI menyampaikan sejumlah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh prajurit TNI aktif pada Pemilu 2024, mulai dari masa kampanye hingga pelaksanaan.

Sementara Kolonel (PM) Joko Tri Suhartono, Dirgakkum Puspom TNI memberikan pencerahan tentang mekanisme dan risiko hukum yang ditanggung oleh prajurit TNI bila terbukti ada pelanggaran pemilu setelah ditetapkan Bawaslu.

Salah satu upaya dan komitmen TNI dalam mendukung pemilu damai dan menjaga tetap terjaganya netralitas, TNI telah membuka sejumlah posko pengaduan pelanggaran pemilu di seluruh kotama TNI. Tujuannya menampung laporan temuan bila ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh prajurit TNI. Selanjutnya setelah diteliti dan dinilai Bawaslu merupakan sebuah pelanggaran pemilu, maka akan diproses sesuai mekanime hukum yang ada.