ASN Wajib Berpola Pikir Baru

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan memiliki pola pikir baru. Mereka juga harus menerapkan budaya kerja yang selaras dengan perkembangan teknologi.

"Pendeknya, ASN jangan gagap teknologi agar dapat memberi terobosan dan inovasi bagi kemajuan bangsa," kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu (7/7). Menurut Tjahjo, kemajuan paradigma inilah yang mendukung inovasi, perubahan pola pikir, dan budaya kerja ASN. Dengan begitu, ASN menjadi optimal dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat NKRI.

"Untuk menopang hal tersebut perlu diimbangi implementasi sistem merit secara menyeluruh," ujarnya. Maka, kata Tjahjo, kolaborasi Kemenpan RB, Lembaga administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara sangat penting. Hal ini terutama dalam melaksanakan transformasi organisasi, manajemen, kinerja, dan jabatan.

"Ini menjadi kunci dalam percepatan pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Juga optimalisasi jabatan fungsional dan mobilitas ASN yang fleksibel," katanya.

Dengan begitu, kata dia, akuntabilitas kinerja instansi penting untuk penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan penanganan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah juga terus mengupayakan percepatan reformasi birokrasi, terutama di instansi daerah.

Dalam kontek ini, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan serta manajemen talenta nasional menjadi sangat penting. Hal lain juga tidak kalah penting, kata Tjahjo, adalah percepatan proses bisnis secara tematik. Semua akan didorong dalam bentuk digitalisasi (perizinannya). Ini juga termasuk untuk pariwisata.

Transparansi

Oleh karena itu, instansi pemerintah ditekankan untuk melaksanakan prinsip colaborative working. "Maka, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pun menjadi sangat signifikan," tandasnya. Sementara itu, terkait dengan penyederhanaan birokrasi di seluruh instansi, menurut Tjahjo, harus mempertimbangkan prinsip transparansi, objektivitas, efisiensi, keadilan, dan kecermatan. Tujuannya supaya pelayanan publik terlaksana secara optimal.

"Dengan begitu, pegawai ASN yang telah mengalami transformasi jabatan juga tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya," katanya. Pada prinsipnya, kata Tjahjo, reformasi birokrasi tidak hanya penyederhanaan secara teknis, tetapi juga mengubah kerangka berpikir ASN untuk meningkatkan kinerja.

Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kemenpan RB, Sri Rejeki Nawangsasih, mengungkapkan, Kemenpan RB meraih dua penghargaan dalam ajang "Badan Kepegawaian (BKN) Negara Award 2021" karena dinilai berhasil dalam bidang pengelolaan kepegawaian. "Penghargaan tersebut menandakan sistem merit sudah mulai berjalan," ujarnya.

BKN Award adalah ajang untuk mengapresiasi instansi pemerintah yang dinilai sukses dalam pengelolaan kepegawaian ASN.