ASN di Daerah Tanpa PSBB Bekerja dengan "New Normal"

"Yang penting bagaimana layanan ASN ke seluruh masyarakat itu tetap terjaga dengan baik secara kualitas terjaga dengan baik, yang kedua mengikuti pola-pola tadi (bekerja dengan protokol kesehatan)," katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Menteri Tjahjo sempat menyinggung soal reformasi birokrasi. Kemenpan RB sebagai leading sector dan prime mover reformasi birokrasi mempunyai peran strategis dan tanggung jawab untuk menciptakan perbaikan birokrasi. Salah satunya lewat program utama SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

"SAKIP adalah sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang menekankan proses beberapa proses, pertama perencanaan berbasis kinerja, kedua, penganggaran berbasis kinerja, ketiga, penetapan perjanjian kinerja, keempat, pengukuran kinerja, kelima evaluasi kinerja, dan keenam pelaporan kinerja sebagai pola manajemen pada instansi pemerintah," katanya.

Jadi, kata dia, titik tekannya adalah manajemen untuk menciptakan hasil atau manfaat, bukan hanya manajemen untuk menyelesaikan program atau kegiatan rutin semata. Melalui SAKIP, instansi pemerintah didorong untuk mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan. Instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil atau kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

"Suatu daerah yang telah memahami SAKIP dengan baik pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaan daerahnya," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....