Asesmen Nasional Hanya untuk Mengukur Kualitas Pendidikan di Sekolah

Setelah UN dihapus, ujian akhir diserahkan ke pemerintah daerah atau sekolah masing-masing. Sedangkan untuk mengukur kualitas sekolah dan guru, Kemendikbud tengah merancang Asesmen Nasional (AN) yang akan digunakan pada tahun 2021.

Tetapi tak sedikit pihak, terutama dari pengamat, guru, maupun orang tua siswa, menyarankan Kemendikbud menunda pelaksanaan AN. Pasalnya, pembelajaran di setiap jenjang sekolah terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Selain itu, masih banyak yang menganggap AN masih sama dengan UN.

Untuk mengupas terkait asesmen nasional dan program-program di sektor pendidikan lainnya, Koran Jakarta mewawancarai Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im. Berikut petikan wawancaranya.

Sejauh mana perkembangan persiapan AN?

Sebetulnya sekarang sudah mulai proses sosialisasi. Mas Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim) sering menyampaikanya, baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum. Jadwal sosialisasi yang lebih luas, terstruktur dan komprehensif, akan disampaikan dalam waktu dekat. AN sendiri bakal dimulai sekitar Maret atau April 2021.

Terkait besaran anggaran untuk AN ini apakah sama dengan UN?

AN lebih murah dari segi anggaran ketimbang UN. AN hanya evaluasi siswa, tentu lebih sedikit, karena kita tidak memberikan tes UN kepada semua siswa. Hanya sampel. AN jauh lebih murah karena evaluasi pembelajaran tidak langsung menyasar pada siswa. AN hanya menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di sekolah. Nanti, yang evaluasi siswa itu guru, karena guru yang tahu siswa yang dievaluasi secara komprehensif.

Banyak pihak menyangka AN ini prosesnya sama dengan UN. Sebenarnya bagaimana nanti teknis pelaksanaannya?

AN tidak akan dilakukan kepada seluruh siswa. Kalau hanya evaluasi siswanya itu lebih sedikit, karena kita tidak memberikan tes seperti UN kepada semua siswa. Hanya sampel saja, seperti halnya Programme for International Student Assessment (PISA) itu kan hanya sampel saja.

Dari hasil AN, kami kemudian melakukan evaluasi kepada sekolah dan pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan setempat. Harapannya, ada evaluasi komprehensif terhadap dunia pendidikan.

Evaluasi dari Asesmen Nasional juga akan dilakukan kepada guru dan kepala sekolah. Sehingga tidak hanya siswa yang akan menjalani evaluasi. Yang kita evaluasi adalah institusi pendidikannya, tapi tidak hanya siswa yang kita lakukan.

Bagaimana upaya Kemendikbud meningkatkan kapasitas guru?

Kemendikbud telah melatih guru agar adaptif dan inovatif dengan menyelenggarakan program Guru Penggerak dan sesi webinar bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selama pandemi yang telah diikuti oleh 150 ribu guru. Kami ingin guru-guru bisa memberikan layanan pendidikan yang baik.

Selain itu, kami juga melakukan transformasi guru dan tenaga kependidikan. Upaya ini meliputi pendidikan guru penggerak, program pendidikan profesi guru, Laman Guru Berbagi yang telah diakses lebih dari 40 juta kali, serta program penguatan kepala sekolah.

Apa saja upaya Kemendikbud untuk mendorong peningkatan SDM berkualitas?

Upaya Kemendikbud untuk mencetak SDM berkualitas dan berdaya saing terus berjalan, seperti pemberian dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencapai 18,1 juta siswa dan KIP Kuliah sebanyak 200 ribu mahasiswa. Tunjangan bagi guru telah disalurkan kepada 245,2 ribu sasaran penerima tunjangan profesi dan khusus per 31 Agustus 2020. Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPTV) yan mencakup kemitraan strategi dengan industri, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, dan pengembangan dosen praktisi.

n muh ma'arup/P-4