Asean Tolak Usulan Embargo Senjata

WASHINGTON DC - Seorang diplomat Eropa pada Kamis (27/5) menyatakan bahwa sembilan negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) telah mengirimkan surat ke negara-negara yang mendukung rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Myanmar, yang isinya meminta negara-negara pendukung untuk menghapuskan kalimat yang menyerukan penangguhan segera atas penjualan atau pengalihan semua senjata dan amunisi militer ke Myanmar.

"Asean ingin PBB membatalkan seruan untuk menangguhkan penjualan senjata ke militer Myanmar, yang telah menewaskan ratusan warga sipil sejak melakukan kudeta di negara tersebut," demikian kata Georg Sparber, wakil Duta Besar Liechtenstein untuk PBB di New York, kepada BenarNews.

"Asean mengirim surat kepada kami dan di antara amandemen (terhadap draf) yang mereka usulkan adalah paragraf penghapusan senjata (embargo)," ucap Sparber.

"Tidak ada alasan yang diberikan dalam surat itu dan ketika saya mengatakan surat Asean, yang saya maksud bukan Myanmar yang juga merupakan anggota Asean, tetapi surat itu dari sembilan negara anggota lainnya," papar dia melalui sambungan telepon.

Dalam pernyataannya itu, Sparber menolak untuk merilis salinan dari surat tersebut.

Sementara itu, seorang pejabat tinggi dari salah satu negara sponsor resolusi itu, mengatakan kepada BenarNews bahwa Asean ingin draf itu direvisi karena Asean meyakini harus memimpin dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.

Sebelumnya, voting yang direncanakan oleh Majelis Umum PBB juga ditangguhkan pada pekan lalu. Beberapa diplomat mengatakan penundaan itu dilakukan untuk menggalang lebih banyak lagi dukungan terhadap rancangan resolusi.

Bulan lalu, para pemimpin negara-negara Asean menyetujui konsensus lima poin tentang Myanmar yang antara lain isinya meminta agar ada utusan dari Asean yang bisa dikirim ke Myanmar serta mendesak terlaksananya dialog antara junta dan pemerintahan yang digulingkan.

Tapi setelah lebih dari sebulan, Asean tidak membuat kemajuan dalam menunjuk utusan tersebut, dan pemerintah militer Myanmar telah mengabaikan konsensus dengan menyatakan mereka telah menjadi pihak dalam KTT Asean di Jakarta yang turut dihadiri oleh pemimpin junta yaitu Jenderal Min Aung Hlaing.

Kenaikan Harga

Sementara itu dari Myanmar pada Jumat (28/5) dilaporkan bahwa jutaan warga Myanmar saat ini kesulitan untuk membeli bahan makanan karena tingginya harga pangan serta meroketnya harga bahan bakar minyak.

Kesulitan ini diperparah oleh lumpuhnya perekonomian nasional dan sistem perbankan sejak junta melakukan kudeta dan menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi, pada Februari lalu, serta terjadinya aksi mogok kerja dan penutupan pabrik-pabrik.

Badan Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) telah mengeluarkan peringatan bahwa dalam enam bulan ke depan ancaman kelaparan akan diderita jutaan warga Myanmar jika konflik tak mereda atau terselesaikan.

Kenaikan harga pangan paling terasa di wilayah-wilayah terpencil seperti di Negara Bagian Kachin dekat perbatasan Myanmar dengan Tiongkok. "Harga beras 50 persen lebih mahal dari biasanya," lapor WFP.AFP/BenarNews/DW/I-1