Asean Soroti Pembantaian Aktivis oleh Junta

PHNOM PENH - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali rencana perdamaian yang disepakati dengan Myanmar jika penguasa militer negara itu melakukan lebih banyak eksekusi terhadap para tahanan.

Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada awal pertemuan Asean di Phnom Penh, Rabu (3/8).

Sebelumnya, Asean telah berulang kali mendesak Myanmar untuk mematuhi lima poin konsensus perdamaian yang disepakati tahun lalu dan telah mengutuk eksekusi terhadap empat aktivis demokrasi oleh junta militer.

"Jika lebih banyak tahanan dieksekusi, kami akan dipaksa untuk memikirkan kembali peran kami vis a vis konsensus lima poin Asean," papar PM Hun Sen.

PM Kamboja juga mengatakan bahwa persatuan Asean telah ditantang oleh implikasi politik dan keamanan dari krisis di Myanmar, yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan kemanusiaan.

PM Kamboja itu pun menyebut bahwa sementara konsensus yang berisi lima poin tidak sesuai dengan keinginan semua orang walau ada beberapa kemajuan termasuk dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, dia melanjutkan dengan mengatakan situasi saat ini telah berubah secara dramatis dan dapat dipandang bisa lebih buruk daripada sebelum perjanjian damai karena eksekusi junta terhadap para aktivis.

"Kamboja bersama dengan negara-negara anggota Asean lainnya pun menyatakan sangat kecewa dan terganggu dengan eksekusi para aktivis oposisi itu, meskipun ada seruan dari saya dan lainnya agar hukuman mati dipertimbangkan kembali," kata PM Hun Sen.

Wakil Junta Absen

Sementara itu, juru bicara ketua Asean pada Senin (1/8) mengatakan bahwa Myanmar tidak akan diwakili pada pertemuan Asean sepanjang pekan ini, setelah penguasa militernya menolak proposal untuk mengirim perwakilan non-junta sebagai gantinya.

Asean sejak akhir tahun lalu melarang junta Myanmar untuk bergabung dalam pertemuannya karena kurangnya kemajuan dalam mengimplementasikan rencana perdamaian.

Beberapa anggota Asean lainnya, yang memiliki tradisi tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, saat ini semakin lantang mengkritik otoritas militer di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, menggambarkan eksekusi tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan tampaknya eksekusi itu telah mengejek rencana perdamaian Asean.AFP/ST/VoA/N-3