Asean Bahas Pencekalan Junta

BANDAR SERI BEGAWAN - Negara-negara Asia Tenggara sedang membahas apakah akan mencekal pemimpin junta Myanmar pada pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean). Hal itu disampaikan oleh seorang diplomat tinggi pada Rabu (6/10).

Rencana pencekalan terhadap pemimpin junta di Myanmar mengemuka karena ada keluhan atas lambannya kemajuan atas rencana untuk mengatasi kekisruhan politik setelah terjadi kudeta di negara itu pada awal tahun ini, yang telah menelan korban lebih dari 1.100 nyawa itu.

Saat ini Asean tengah berada di bawah tekanan untuk segera mengatasi kerusuhan setelah perebutan kekuasaan militer pada Februari dan tindakan brutal terhadap perbedaan pendapat.

Sebelumnya anggota blok regional yang terdiri dari 10 negara telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan junta Myanmar untuk mematuhi rencana lima poin yang dicapai oleh para pemimpin Asean untuk menyelesaikan kekacauan pada April lalu yang termasuk mengizinkan kunjungan utusan khusus Asean ke negara itu.

Hal ini telah mendorong Malaysia dan negara-negara lain untuk meningkatkan kemungkinan tidak mengundang pemimpin junta, Min Aung Hlaing, untuk hadir pada pertemuan puncak Asean yang digelar bulan ini, selama pertemuan virtual para menteri luar negeri Asean pada Senin (4/10) lalu.

"Saya dapat mengatakan bahwa kami sekarang sedang berdiskusi secara mendalam tentang masalah ini," ucap Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, yang terpilih sebagai utusan khusus Asean untuk Myanmar pada Agustus setelah berbulan-bulan negosiasi.

"Yang penting adalah melihat kemajuan dalam konsensus lima poin," imbuh Erywan kepada wartawan di Bandar Seri Begawan, Brunei, pada Rabu.

Dalam pernyataannya, Erywan mengatakan bahwa Myanmar telah menyetujui rencana tersebut dan keengganan junta untuk mematuhinya sama saja artinya dengan kemunduran.

Saat ditanya apakah tindakan akan diambil di KTT Asean nantinya juga akan membahas penangguhan keanggotaan Myanmar di Asean, Erywan mengatakan hal ini belum akan dibahas.

"Roadmap"

Ditambahkan oleh Erywan bahwa ia siap untuk mengunjungi Myanmar dan sedang menunggu program dari junta yang akan mencakup rencana perjalanannya dan orang-orang yang akan ia temui.

BerdasarkanroadmapAsean, blok regional itu berkomitmen untuk berdialog dengan semua pihak di Myanmar, juga akan mengupaya akses bagi bantuan kemanusiaan dan berupaya meredakan perselisihan.

Pada Kamis (30/10) pekan lalu, seorang juru bicara junta mengatakan akan sulit bagi utusan itu untuk mengadakan pembicaraan dengan orang-orang yang diadili, mengacu pada pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi, yang digulingkan militer dalam kudeta pada 1 Februari lalu.

Juru bicara itu pun menegaskan bahwa Myanmar bersedia bekerja sama dengan Asean namun dengan syarat tidak melanggar kedaulatan negaranya.

Saat menggulingkan pemerintahan pimpinan Suu Kyi, junta beralasan langkah pengambilalihan kekuasaan perlu dilakukan setelah mereka menuding pelaksanaan pemilu diwarnai oleh kecurangan massal.

Terkait masa depan politik di Myanmar, junta telah berjanji untuk mengadakan pemilihan umum dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023. AFP/ST/I-1