Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video
Konflik Semenanjung Korea I Denuklirisasi Tetap Jadi Tujuan Utama Kebijakan AS

AS Minta Korut Tempuh Diplomasi

Foto : AFP/Ben STANSALL

Konferensi Pers Bersama l Menlu AS, Antony Blinken (kiri) saat mendampingi rekannya dari Inggris, Menlu Dominic Raab, dalam konferensi pers bersama di London, Inggris, pada Senin (3/5). Dalam konferensi pers ini, Menlu Blinken mengumumkan soal seruan AS agar Korut untuk terlibat secara diplomatis demi tercapainya kemajuan denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea.

A   A   A   Pengaturan Font

Menlu AS, Antony Blinken, menyatakan bahwa strategi baru AS dalam hubungan dengan Korut saat ini akan fokus untuk memperjuangkan kemajuan kecil guna mencapai sasaran akhir yakni denuklirisasi di Semenanjung Korea.

LONDON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, pada Senin (3/5) meminta Korea Utara (Korut) untuk merangkul diplomasi. Seruan itu dilontarkan Blinken saat dia memberi pengarahan kepada sekutu tentang strategi baru AS yang menekankan kemajuan kecil dalam hubungan dengan Korut guna mencapai sasaran akhir yakni denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pernyataan Menlu Blinken itu diutarakan dalam konferensi pers virtual saat terjadi pertemuan para menlu negara anggota G7 di London, Inggris. Sebelumnya Menlu Blinken telah berkonsultasi secara terpisah dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mengenai pendekatan baru Presiden Joe Biden yang telah dikecam oleh Pyongyang.

"Saya berharap Korut akan mengambil kesempatan untuk terlibat secara diplomatis dan melihat apakah ada cara untuk meraih kemajuan menuju tujuan denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea," ucap Blinken. "Saya kira, tergantung pada Korut untuk memutuskan apakah mereka ingin terlibat atau tidak," imbuh Blinken.

Menyinggung reaksi awal Korut, Menlu Blinken mengatakan bahwa negaranya akan melihat tidak hanya apa yang dikatakan Korut tetapi apa yang sebenarnya dilakukannya dalam beberapa hari dan beberapa bulan mendatang.

Sebelumnya Presiden AS, Joe Biden, memerintahkan pengkajian atas kebijakan terhadap Korut setelah mengambil alih dari Trump yang diplomasinya tak biasa dan sangat personal.

Terkait kajian atas kebijakan terhadap Korut, Menlu Blinken mengakui bahwa pemerintahan AS selama ini telah gagal untuk menghentikan program nuklir Korut dimana negara itu telah melakukan enam kali uji coba bom atom sejak 2006.

"Apa yang kita miliki sekarang adalah kebijakan yang menyerukan sebuah pendekatan praktis yang terkalibrasi, yang terbuka dan akan mengeksplorasi diplomasi dengan Korut, untuk mengusahakan sebuah kemajuan praktis yang bisa meningkatkan keamanan bagi Amerika, sekutu kami, dan pasukan kami disana," kata Blinken.

Terkait pengkajian atas kebijakan AS terhadap Korut, Pyongyang pada Minggu (2/5) mengatakan bahwa pendekatan baru AS adalah sebuah tipu muslihat untuk menutupi sikap permusuhan.

Pendekatan yang Fleksibel

Sementara itu juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, pada akhir pekan lalu memaparkan bahwa garis besar atas strategi Biden terhadap Korut telah rampung setelah dilakukan peninjauan internal selama berbulan-bulan.

"Kebijakan kita tidak akan fokus pada pencapaian kesepakatan besar juga tidak akan bergantung pada kesabaran strategis," kata Psaki.

Berdasarkan rencana Biden, AS akan mempertahankan tekanan pada Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya, tetapi juga akan melakukan pembicaraan dan mungkin bahkan kesepakatan tingkat menengah untuk membantu mencapai tujuan itu.

Pemerintahan AS juga menghindari pendekatan bertahap untuk denuklirisasi, karena khawatir Korut akan menipu setiap kesepakatan sementara dan dengan demikian mendapatkan waktu yang berharga untuk membangun program nuklirnya.

Walau begitu, pemerintahan Biden tampaknya tetap akan terbuka untuk hubungan yang lebih baik, meskipun tanpa kesepakatan besar dengan Korut.

Menurut Psaki pada Jumat (30/4) lalu, AS akan mengupayakan pendekatan praktis yang terkalibrasi yang akan menjajaki pilihan-pilihan untuk diplomasi. AFP/VoA/I-1

(AFP/I-1)
Redaktur : Ilham Sudrajat

Komentar

Komentar
()

Top