AS Lolos dari "Shutdown", Kongres Sepakati Anggaran

WASHINGTON DC - Kongres Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (30/9), mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan dalam jangka waktu 11 jam untuk menjaga lembaga-lembaga pemerintahan tetap beroperasi selama 45 hari lagi, dan mencegah penutupan pemerintah yang akan memakan banyak kerugian, meskipun perjanjian tersebut tidak menyebut bantuan kepada Ukraina yang dilanda perang yang diminta oleh Presiden Joe Biden.

Dikutip dari The Straits Times, tiga jam sebelum batas waktu tengah malam, Senat AS memutuskan untuk tetap menjalankan pemerintahan hingga pertengahan November dengan resolusi yang telah diajukan sebelumnya dari DPR pada hari yang penuh risiko di Capitol Hill.

"Resolusi berkelanjutan" terakhir diajukan oleh Ketua DPR, Kevin McCarthy, ketika jutaan pekerja publik tampaknya akan dipulangkan tanpa dibayar, sehingga mengubah fungsi pemerintah dari operasi militer, bantuan pangan, hingga pembuatan kebijakan federal.

"Malam ini, mayoritas bipartisan di DPR dan Senat memilih untuk menjaga pemerintahan tetap terbuka, mencegah krisis yang tidak perlu yang akan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu pada jutaan pekerja keras Amerika," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Namun, ia mengkritik McCarthy dan anggota DPR dari Partai Republik karena mengingkari tingkat pengeluaran yang disepakati dengan Gedung Putih beberapa bulan lalu, yang merupakan alasan utama kegagalan penutupan pemerintahan, dan karena tidak adanya dukungan terhadap Ukraina.

"Saya sepenuhnya berharap Ketua DPR akan menepati komitmennya kepada rakyat Ukraina dan menjamin pemberian dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina pada saat kritis ini," kata Presiden, yang menandatangani perjanjian tersebut pada Sabtu malam.

Krisis penutupan pemerintahan ini sebagian besar dipicu oleh sekelompok kecil anggota Partai Republik garis keras yang menentang kepemimpinan partai mereka sendiri dengan menggagalkan berbagai proposal pendanaan sementara karena mereka mendesak pemotongan belanja negara.

Tidak Ada Cek Kosong

Mempersenjatai dan mendanai Ukraina dalam perang melawan invasi Russia telah menjadi kebijakan utama bagi pemerintahan Presiden Joe Biden dan meskipun jeda sementara ini bersifat sementara, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan politik untuk memperbarui aliran bantuan bernilai miliaran dollar.

"Ini cukup untuk menjaga pemerintahan tetap terbuka, dan saya tidak akan menutup pemerintahan karena bantuan asing," ujar salah satu anggota DPR dari Partai Demokrat, Jared Moskowitz.