AS Kecam Serangan Junta di Negara Bagian Chin

WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) pada Minggu (31/10) mengatakan sangat prihatin atas adanya laporan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menghancurkan lebih dari 100 rumah serta gereja-gereja Kristen di wilayah barat Negara Bagian Chin.

"Serangan-serangan menjijikkan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar dan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran berat dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah penyerahan senjata ke militer," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price.

Pada Jumat (29/10) lalu, media lokal dan saksi mata melaporkan bahwa pasukan junta telah menembaki Kota Thantlang setelah terjadi konfrontasi dengan pasukan pertahanan diri lokal.

"Api kemudian melalap kota itu, menghancurkan puluhan rumah dan bangunan - termasuk kantor kami," lapor Save the Children, badan amal yang berbasis di London, Inggris.

Sebagian besar penduduk Thantlang telah meninggalkan kota itu selama bentrokan bulan lalu, banyak dari mereka melintasi perbatasan ke India.

Bantahan Militer

Tim informasi junta mengkonfirmasi bahwa pada Sabtu (30/10) dua gereja dan 70 rumah dibakar di kota itu, tetapi junta menuduh pasukan pertahanan rakyat setempat sebagai penyebab kebakaran, setelah pasukan keamanan bentrok dengan para pejuang mereka.

"Peran militer dalam penghancuran Thantlang adalah tuduhan yang tidak berdasar," ucap juru bicara junta, Zaw Min Tun, kepada media lokal.

Sementara itu Price mengatakan Washington DC juga menyatakan keprihatinan atas intensifikasi operasi militer oleh junta di seluruh Myanmar, yang telah jatuh ke dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.200 orang tewas ketika militer menindak dengan keras perbedaan pendapat.

Akibatnya apa yang disebut pasukan pertahanan rakyat bermunculan di seluruh negeri untuk menghadapi junta, dan pemunculan mereka semakin meningkatkan serangan berdarah dan pembalasan.

Sedangkan PBB mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia yang lebih luas di tengah laporan ribuan tentara dikerahkan di wilayah utara dan barat Myanmar.

Pada Mei, pasukan junta dilaporkan oleh juru bicara kelompok pemberontak setempat, telah menggunakan artileri untuk mengusir pemberontak dari Kota Mindat di bagian selatan Negara Bagian Chin, dan kemudian memutus pasokan airnya. AFP/I-1