Armenia dan Azerbaijan Bentrok di PBB terkait Kekerasan di Karabakh

PBB - Prancis menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB setelah pasukan Azerbaijan pada Selasa (19/9) mendesak ke wilayah pegunungan yang didominasi etnis Armenia dan telah dikuasai kelompok separatis sejak 1990-an.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan meminta dunia untuk tidak lagi berbicara dalam istilah "dua pihak."

"Tidak ada lagi pihak yang berkonflik, yang ada hanyalah pelaku dan korban. Tidak ada lagi konflik yang ada, yang ada adalah bahaya kekejaman yang nyata," ujarnya.

"Secara harfiah seluruh wilayah Nagorno-Karabakh diserang secara intens dan tanpa pandang bulu dengan penggunaan rudal, artileri berat, termasuk munisi tandan yang dilarang," katanya.

"Intensitas dan kekejaman serangan tersebut memperjelas bahwa tujuannya adalah untuk menyelesaikan pembersihan etnis penduduk Armenia," katanya.

Kelompok separatis etnis Armenia mengatakan serangan 24 jam itu menewaskan sedikitnya 200 orang dan melukai 400 lainnya.

Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov - yang hingga saat ini sedang mengadakan pembicaraan damai dengan rekannya - menuduh Armenia melakukan disinformasi.

"Upaya Armenia untuk mengeksploitasi Dewan Keamanan PBB dalam kampanyenya untuk menyesatkan masyarakat internasional sangat disayangkan," katanya.

Menuduh Dewan Keamanan bias, ia mengatakan Armenia telah lama "memicu separatisme" di Nagorno-Karabakh termasuk melalui dukungan militer kepada para pemberontak.

Negara-negara Barat mendesak Azerbaijan untuk melindungi penduduknya.

"Jika Azerbaijan benar-benar ingin mencapai solusi perundingan damai, Azerbaijan harus segera memberikan jaminan nyata," kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna.

Dia meminta Baku untuk "terlibat dengan itikad baik dalam diskusi" mengenai perlindungan penduduk dan "menghindari penggunaan kekerasan."

Dia juga menyerukan pembukaan penuh satu-satunya koridor jalan dari Armenia ke Nagorno-Karabakh, di mana bantuan diperbolehkan pada malam sebelum operasi militer setelah gangguan selama berbulan-bulan.

"Mereka pada akhirnya harus menerima kehadiran kelompok kemanusiaan internasional. Hal ini sangat diperlukan saat musim dingin tiba," katanya.

"Tanpa jaminan ini, tidak mungkin ada solusi," katanya.

Prancis, yang memiliki diaspora Armenia yang besar, dan Amerika Serikat, yang menjadi ujung tombak diplomasi antara kedua pihak, keduanya mengutuk operasi militer Azerbaijan.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock juga mengkritik Azerbaijan, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Baku "memutuskan untuk menciptakan fakta di lapangan dengan kekuatan militer."