Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Keuangan Negara I Presiden dan Wapres Bisa Menegur Menkeu kalau Tidak Menagih Piutang

APBN Tidak akan Pulih Sampai Piutang BLBI Ditagih

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Manager Riset Sekretaris Nasional FITRA, Badiul Hadi, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Minggu (4/4), mengatakan dalam kondisi defisit anggaran besar seperti saat ini, maka tidak ada pilihan lain selain menagih piutang BLBI, apalagi sudah 23 tahun, tapi tidak ada hasilnya sama sekali.

"Kalau tidak ada anggaran, bagaimana Presiden menganggarkan pembangunan ke sektor riil, harus ada anggarannya. Sekarang, anggaran malah kita pakai mensubsidi piutang BLBI. Bagaimana Indonesia tidak bangkrut dan pemerintah membayar itu dengan mencetak uang, SUN dan global bond," kata Badiul.

Menurut dia, Kemenkeu tidak boleh kendor dalam menagih piutang negara. Apalagi, piutang BLBI sudah ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). "Tinggal kita lihat, sejauh mana komitmen Kemenkeu melakukan penagihan ini," kata Badiul.

Kemenkeu, jelasnya, malah terkesan banyak keluar dari tugas dan pokok utamanya yaitu mengelola keuangan negara agar lebih sehat dan memiliki ruang yang cukup untuk membiayai pembangunan. Jangan malah mau memacu dunia usaha, tetapi tugas utamanya menjalankan hak tagih tidak dilaksanakan.

"Presiden dan jajaran kementerian tidak bisa berbuat banyak tanpa memiliki modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kalau anggarannya hanya untuk subsidi obligasi rekap, malah akan membuat APBN tidak berkualitas," katanya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Selocahyo Basoeki Utomo S, Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top