APBN Lebih Kuat jika Bunga Obligasi Rekap BLBI Dimoratorium

Kepala Negara memandang bahwa inflasi Indonesia sendiri masih cukup terkendali di angka 4,6 persen, masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Terkendalinya inflasi tersebut, kata Kepala Negara, karena keharmonisan hubungan antara otoritas fiskal (pemerintah) dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. "Coba bandingkan dengan negara yang lain, otoritas moneter dan otoritas fiskal, bank sentralnya naikin bunga, menteri keuangannya naikkan defisit.

Naikkan defisit itu artinya menggelontorkan uang lebih banyak ke pasar. Artinya ya menaikkan inflasi. Yang satu ngerem inflasi, yang satu mengerek inflasi. Di sini yang beda di situ, karena BI dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan, rukun, sinkron, konsolidatif," kata Jokowi. APBN, kata Presiden, merupakan amunisi yang harus dijaga betul-betul oleh Menteri Keuangan. "Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran, dan betul-betul harus dijaga.

Tidak boleh kita hanya berpikir uang itu hanya untuk hari ini atau tahun ini. Tahun depan seperti apa? Karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih 'gelap', tapi kalau kita punya persiapan amunisi, ini akan berbeda, sehingga betul-betul APBN kita APBN yang berkelanjutan," kata Presiden.

Merugikan Rakyat

Staf Ahli Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) DPD, Hardjuno Wiwoho, mengatakan di tengah situasi sulit hari ini, pemerintah harus fokus menghapus mata anggaran yang sangat merugikan rakyat yaitu pembayaran bunga obligasi rekap (OR) BLBI yang terus dibayar setiap tahun. "Anggaran ini sangat besar, tetapi pemerintah seperti tutup mata, padahal jelas negara mensubsidi konglomerat dengan uang rakyat.
Halaman Selanjutnya....