APBN Harus Sehat dan Berkelanjutan

JAKARTA - Pemerintah menekankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus terjaga sehat dan berkelanjutan. Seiring aktivitas ekonomi terus bertumbuh pascapandemi, APBN tahun depan diarahkan untuk mendukung pembangunan.

"Arah kebijakan fiskal tahun 2024 adalah fiskal atau APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), yakni tools untuk dukung tujuan pembangunan. Namun, seperti alat apa pun yang Anda pakai di dunia ini, termasuk hp (handphone) yang harus dijaga karena kalau dipakai sembarangan, alatnya rusak, ya tidak akan mencapai tujuan. Di dalam konteks ini, kita selalu menyeimbangkan antara keinginan untuk terus dukung dan topang dan capai tujuan-tujuan pembangunan sambil pelihara alatnya sendiri, yaitu APBN yang harus terjaga sehat dan berkelanjutan," ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 yang dipantau secara virtual, Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan proyeksi awal, pertumbuhan ekonomi pada 2024 ditargetkan berada dalam kisaran 5,3-5,7 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar 14.800-15.400 rupiah, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,5-7,4 persen, harga minyak 75-85 dollar AS per barel, lifting minyak 592-651 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas 1.007-1058 barrels of oil equivalent per day (boepd).

Kemudian juga tingkat kemiskinan ditekan ke angka 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5-5,7 persen, rasio gini 0,375-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen, NTN 107-110 poin, dan NTP 105-108 poin.

"Dalam jangka panjang menuju Indonesia maju 2045, kita harus hindari middle income trap dan masalah-masalah struktural harus diperhatikan, seperti pengangguran, kemiskinan, bahkan termasuk soal-soal kesehatan yang semuanya harus diperhatikan. Jadi tidak hanya bicara kualitas SDM (sumber daya manusia) melalui pertumbuhan ekonomi, tapi juga bicara indikator-indikator yang penting lainnya," ungkap Menkeu.
Halaman Selanjutnya....